• Nono Sampono dalam sidang DPD RI. -IST-

Dianggap Melanggar Tatib, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono Dilaporkan ke BK

Dianggap Melanggar Tatib, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono Dilaporkan ke BK

Wed, 11/14/2018 - 04:14
Posted in:
0 comments

Surat berisi permintaan meninjau kembali keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dilayangkan ke Presiden Jokowi dan ketua lembaga-lembaga negara oleh Nono Sampono sebagai Wakil Ketua DPD RI, mendapat reaksi keras dan dilaporkan ke Badan Kehormatan (BK) DPD RI.

Laporan itu dibuat oleh dua anggota Lembaga Pengkajian MPR RI, Muspani dan Bambang Soeroso, yang mereka serahkan sendiri ke BK, Senin siang (12/11).

Kepada BK, mereka menyatakan Nono Sampono telah melanggar Tata Tertib (Tatib) dan meminta BK memberi teguran atau sanksi lainnya.

Surat yang dilaporkan berisi perihal Pernyataan Politik DPD RI tertanggal 21 September 2018, bernomor HM.002.00/601/DPD-RI/IX/2018 yang ditandatangani sendirian oleh Nono Sampono. Isinya menyatakan perlu meninjau kembali keberadaan MK yang dianggap tidak mencerminkan kekuasaan kehakiman yang mengawal penegakan hukum dan konstitusi.

Muspani dan Bambang Soeroso menyatakan, isi surat itu memosisikan lembaga DPD RI menunjukkan pembangkangan dan perlawanan terhadap MK. “Tindakan Nono Sampono cermin ketidakpahaman terhadap konstitusi, hukum tatanegara, hubungan antar-lembaga negara, bahkan peraturan DPD RI sendiri,” tulis mereka.

Tindakan Nono Sampono menandatangani surat tersebut dianggap bukan merupakan hak prerogatif pimpinan DPD RI. “Tugas pimpinan DPD RI berdasarkan peraturan hanya bersifat administratif. Memimpin dan mengambil kesimpulan sidang untuk diambil keputusan bersama,” kata Muspani.

“Sikap politik DPD RI seharusnya diketahui, dipahami, dirumuskan secara bersama oleh anggota, dan diputuskan dalam sidang paripurna,” kata Bambang Soeroso.

Muspani dan Bambang Soeroso menyatakan keprihatinan yang mendalam karena DPD RI justru telah memperoleh manfaat dari tugas dan fungsi yang dijalankan MK. “Yakni, memberi kewenangan makin luas bagi keterlibatan DPD RI dalam legislasi melakui Putusan MK No.79/2014. Kok malah dibilang MK tidak menjalankan tugas dan kewenangan konstitusionalnya,” tutur Muspani.***Rel