• Ali Fauzi. -BP-

Disdik Kota Bekasi Larang Pungli Pasca Pencairan Sertifikasi Guru

Disdik Kota Bekasi Larang Pungli Pasca Pencairan Sertifikasi Guru

Tue, 12/04/2018 - 16:19
Posted in:
0 comments

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Ali Fauzi berjanji akan segera membuat instruksi yang akan dikirim ke semua sekolah di lingkungan Pemkot Bekasi. Intinya Disdik melarang segala bentuk pungutan liar terkait pencairan dana sertifikasi guru.

Pelarangan ini terkait maraknya keluhan para guru swasta dan ASN penerima sertifikasi yang pasca pencairan ditagih oknum pengurus sekolah untuk menyetorkan sejumlah uang untuk kepentingan tertentu.

“Saya akan segera membuat instruksi yang intinya melarang segala bentuk pungutan, dengan dalih apa pun terkait telah dicairkannya uang tunjangan sertifikasi guru,” kata Kadisdik di ruang kerjanya, Selasa (4/12).

Kadisdik merasa perlu melakukan ini setelah mendapat pengaduan dari masyarakat tentang adanya upaya oknum-oknum pengurus sekolah yang masih membudayakan pungli dengan dalih pemerataan, dengan dalih kasihan, dan lain sebagainya kepada para petugas sekolah yang tidak terima tunjangan tersebut.

Tindakan tersebut sering ‘mencatut’ nama Dinas Pendidikan Kota Bekasi, bahkan tidak jarang menyebut oknum tertentu, tapi Ali Fauzi memastikan, itu sangat merugikan dan bukan merupakan perintah atau kebijakan dari Dinas Pendidikan.

Dana tunjangan sertifikasi guru swasta dan ASN sejauh ini ditransfer langsung melalui rekening setiap pegawai. Hal ini semata-mata dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya pungli pihak-pihak tertentu. Meski demikian, ternyata celah pungli masih terbuka dengan cara oknum-oknum pengurus sekolah meminta tunai pasca penarikan dana tunjangan sertifikasi tersebut.

Karenanya, setelah terbit instruksi tersebut, Kadisdik akan memfungsikan hotline pelaporan sebagai penampungan pihak-pihak yang merasa dirugikan terkait upaya pengumpulan uang setelah para guru ASN maupun swasta penerima sertifikasi yang dirugikan untuk segera melapor.

Kadisdik meminta agar pengawas sekolah-sekolah di bawah naungannya lebih responsif mengecek apakah instruksi itu berjalan dengan baik atau telah terjadi penyimpangan.

Seperti disuarakan di media sosial, pungli dengan dalih pemerataan dan uang sosial bagi TU dan guru honorer ini sudah berlangsung bertahun-tahun. Seolah sudah menjadi budaya dari oknum tertentu menarik uang sebagai ‘jatah’ lelah para petugas TU atau pengurus sekolah yang biasanya ikut mengurusi masalah tunjangan sertifikasi.

Karenanya, petugas sekolah yang juga terima gaji dari Pemda dan disumpah ‘integritas’ dari Pemkot Kota itu begitu mendengar tunjanan sertifikasi 3 bulanan turun langsung menagih kepada setiap guru. Mereka biasanya menyebut sukarela, namun kalau tidak langsung memberi atau mau membayar akan terus ditagih, sehingga seolah jadi semacam kewajiban yang jelas akan berdampak pada layanan.

Hal ini sudah berlangsung lama. Sejumlah guru dari sebuah perkumpulan guru swasta berkali-kali mempertanyakan masalah ini kepada  Dinas Pendidikan Kota Bekasi, namun lebih sering membentur tembok.

Sebagian lagi kapok, karena kadang yang mempertanyakannya justru ditekan dan merasa dipersulit ketika kemudian mengurus tunjangan tersebut. Mereka kemudian hanya bisa pasrah. Bahkan, dalam setiap konfirmasi tentang pungli itu, mereka langsung menghapus pengakuannya di WhatsApps, khawatir akan dishare ke pihak terkait.

Namun, kini Kadisdik Ali Fauzi meminta agar telepon pengaduan dan sarana lain yang terekam langsung di kotak pengaduan dihidupkan lagi. Ini penting agar semua keluhan tentang layanan di Disdik bisa termonitor dan bisa langsung ditangani. Kadisdik menjamin akan merahasiakan setiap pengadu.

//MY/01