• Pelabuhan KCN dari udara. -IST-

Gugatan Dikabulkan, KBN Selamatkan Aset Negara Rp58,8 Triliun

Gugatan Dikabulkan, KBN Selamatkan Aset Negara Rp58,8 Triliun

Wed, 10/10/2018 - 15:21
Posted in:
0 comments

Obyek sengketa yaitu perjanjian konsesi selama 70 tahun antara PT KCN dan KSOP V Marunda terhadap aset PT KBN di Pelabuhan Marunda merupakan perbuatan melawan hukum, cacat hukum, tidak mengikat dan tidak sah, serta batal demi hukum.

Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada sidangnya pada Kamis (9/8/2018) memenangkan gugatan PT (Persero) Kawasan Berikat Nusantara (KBN) terhadap PT Karya Citra Nusantara (KCN), Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) V Marunda, dan PT Karya Teknik Utama (KTU).

Majelis hakim yang diketuai Andi Cakra Alam SH, MH dengan anggota masing-masing Ronald Salnofri Bya SH, MH dan Taufan Mandala SH, MH menyatakan bahwa obyek sengketa yaitu perjanjian konsesi selama 70 tahun antara PT KCN dan KSOP V Marunda terhadap aset PT KBN di Pelabuhan Marunda merupakan perbuatan melawan hukum, cacat hukum, tidak mengikat dan tidak sah, serta batal demi hukum.

Hakim membatalkan konsesi itu, karena menilai bahwa wilayah usaha pier I, pier II, Pier III dan bibir pantai sepanjang kurang lebih 1.700 meter merupakan milik sah PT KBN. Karena itu, hakim juga membatalkan perjanjian konseki HK.107/I/9/KSOP.Mrd.-16 Nomor: 001/KCN-KSOP/Konsesi/XI/2016 tentang Pengusahaan Jasa Kepelabuhan Terminal Umum Karya Citra Nusantara.

Perjanjian ini diteken KSOP V Marunda Kementerian Perhubungan dan PT Karya Citra Nusantara pada 29 November 2016.

Dengan putusan ini, maka PT KCN tak berhak lagi untuk mengelola Terminal Umum Pelabuhan Marunda.

“Memerintahkan tergugat I (PT KCN) dan tergugat II (KSOP V Marunda) untuk tidak melakukan pembangunan dan pemanfaatan maupun kegiatan/aktivitas apa pun di wilayah pier I, pier II, dan pier III hingga perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap,” kata Hakim Ketua Andi Cakra Alam dalam amar putusannya.

Penyelamatan Aset

Dengan putusan ini, maka potensi kerugian negara akibat hilangnya aset negara serta potensi lenyapnya pendapatan negara senilai kurang lebih Rp55,8 triliun bisa dihindari.

“Saya semata-mata melakukan upaya hukum ini sebagai usaha penyelamatan harta negara, aset KBN, harga negara. Prinsip dasarnya adalah penyelamatan aset negara,” ujar Direktur Utama PT KBN Persero, HM Sattar Taba.

Menurut Sattar, permasalahan hukum ini semula berawal dari pembentukan PT KCN yang merupakan anak usaha hasil kerjasama antara PT KBN dan PT KTU pada 2004. Perjanjian kerjasama pendirian perusahan patungan PT KCN ini kemudian ditandatangani sesuai perjanjian No.04/PJ/DRT/01/2005 pada 28 Januari 2005. Dalam perjanjian disebutkan, komposisi kepemilikan sahamnya adalah PT KBN memegang 15 persen sementara PT KTU 85 persen.

Pembentukan PT KCN sebagai pengelola dan pengembang sebenarnya telah menimbulkan tanda tanya. Pada 2014 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit dan menghasilkan temuan bahwa kerja sama pendirian PT KCN ini tidak sesuai ketentuan dan penyelesaiannya berlarut-larut.

Karena itu, BPK memberikan rekomendasi kepada direksi PT KBN. “Agar direksi segera melakukan langkah dan tindakan yang jelas dan tegas untuk menyelesaikan pengelolaan pelabuhan pada PT KCN sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” demikian bunyi rekomendasi BPK.

Berdasarkan temuan dan rekomendasi BPK tadi, maka PT KBN melakukan tindak lanjut dan melakukan renegosiasi dengan PT KCN. Ini pun sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-13/MBU/09/2014 tanggal 10 September 2014 di mana disebutkan bahwa aset-aset yang dinilai merugikan negara harus dilakukan renegosiasi dengan PT KTU.

Hasil dari negosiasi ulang itu, 50 persen dari pier II dan 100 persen dari pier III di sisi utara lahan C-01 kawasan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara dikembalikan kepada PT KBN pada 30 Mei 2014. Berita acara peristiwa ini ditandatangani Direksi PT KTU dan PT KBN.

Selain itu, dilakukan pula penandatanganan Adenddum III No.001/ADD/SPKS/DRT.5.3/10/2014 pada tanggal 9 Oktober 2014 di mana porsi kepemilikan saham PT KCN berubah menjadi saham PT KBN dari 15 persen menjadi 50 persen. Saham PT KTU dari 85 persen menjadi 50 persen. Kedua hal tersebut kemudian disahkan dalam RUPSLB PT KCN dan kemudian disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI.

Namun, permasalahan ternyata semakin bertambah ketika pada 2016, aset PT KBN di wilayah Marunda dikonsesikan oleh PT KCN kepada KSOP V Marunda. Parahnya lagi, konsesi ini dilakukan tanpa persetujuan KBN, serta Menteri BUMN dan Gubernur DKI Jakarta sebagai pemilik saham PT KBN.

PT KCN menyerahkan aset PT KBN tersebut dengan menandata-ngan i perjanjian konsesi selama 70 tahun No. HK.107/I/9/KSOP.MRD-16 dan No.001/KCN-KSOP/Konsesi/XI/2016 dengan KSOP V Marunda.

Anehnya, dalam perjanjian konsesi selama 70 tahun itu pembagian hasil keuntungannya adalah 95 persen untuk PT KCN, dan hanya 5 persen untuk KSOP V Marunda. Jadi, menurut Sattar Taba, tidak benar kalau keuntungan dari konsesi itu akan dinikmati oleh negara.

Bertambah parah, karena dalam pengalihan melalui konsesi ini dilakukan tanpa melalui Keppres, tanpa persetujuan menteri BUMN dan Gubernur DKI Jakarta sebagai pemegang saham PT KBN dan tanpa sepengetahuan PT KBN. Ini menurut Sattar merupakan pelanggaran.

“KBN sendiri tidak berhak untuk mengalihkan. Menurut PP No.22 tahun 1986, kami hanya sebatas menyewakan ke pihak lain, tidak bisa mengalihkan. Kalau mau dialihkan harus dengan Keppres. Sesuai isi Keppres (No.11 tahun 1992) me-ngurangi atau menambah wilayah usaha itu harus dengan Keppres, tidak boleh tidak,” jelas Sattar.

Sattar menambahkan, dampak dari konsesi ini sangat jelas: aset negara akan hilang. Selain itu, jika konsesi antara KCN dan KSOP V Marunda selama 70 tahun dilanjutkan, potensi pendapatan sebesar Rp55,8 triliun akan hilang.

Hingga saat ini saja, menurut Sattar, sudah cukup besar nilai aset KBN yang telah dimanfaatkan oleh PT KCN. Mulai dari penggunaan kawasan laut yang ada di Keppres 11/1992, infrastruktur dan fasilitas keluar-masuk dermaga, hingga bibir pantai HPL 1 dan 3 Cilincing milik KBN, sehingga total nilai aset yang telah digunakan dalam konsesi itu sesuai hasil audit tim independen senilai Rp1,820 triliun lebih.

Itulah sebabnya selain memutuskan bahwa konsesi antara KCN dan KSOP V Marunda batal demi hukum, Pengadilan Negeri Jakarta Utara juga menghukum tergugat I (PT KCN) dan tergugat II (KSOP V Marunda) untuk bertanggungjawab secara tanggung renteng membayar kerugian kepada PT KBN sebesar materiil Rp773 miliar lebih.

“Pengadilan juga memerintahkan tergugat I dan II untuk tidak melakukan pembangunan, pemanfaatan, maupun aktivitas apa pun di wilayah usaha PT KBN yang meliputi bibir pantai sepanjang sekitar 1.700 meter mulai dari Cakung Drainase sampai Kali Blencong, pier I, pier II, dan pier III, hingga perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap,” kata hakim ketua Andi Cakra Alam dalam amar putusan yang dibacakan di PN Jakut, 9 Agustus 2018 lalu.

Dengan putusan ini keadilan ditegakkan, aset negara pun terselamatkan. Potensi kerugian negara sebesar Rp55,8 triliun pun bisa dihindari.

Banding

Atas putusan tersebut, PT KCN langsung menyatakan banding. Kuasa hukum para tergugat Yevgenie Lie Yesurun mengaku kecewa dengan putusan ini. Sebab, sebelumnya ia optimistis bisa menang.

“Putusan tak sesuai dengan harapan kami, kemarin kami sangat optimis, tapi putusan ternyata tak sesuai dengan fakta-fakta selama persidangan,” katanya seperti ditulis kontan.co.id.

Fakta tersebut menurut Yevgenie, antara lain bahwa Keppres 11/1992 tidak menyatakan wilayah KCN di wilayah KBN. Beleid itu juga hanya menyebut wilayah KBN merupakan daratan. “Yang dinyatakan itu adalah tanah, bukan perairan,” jelasnya.

Atas putusan tersebut, Yevgenie menegaskan, pihaknya langsung mengajukan banding.

-TIM-