• Kantor Walikota Bekasi. -BEKASIPOS.com-

Bikin Kegaduhan, Pj Walikota Bekasi Dinilai Gagal Pimpin Pemkot Bekasi

Bikin Kegaduhan, Pj Walikota Bekasi Dinilai Gagal Pimpin Pemkot Bekasi

Wed, 08/01/2018 - 19:10
Posted in:
0 comments

BEKASI - Penjabat (Pj) Walikota Bekasi, Ruddy Gandakusumah, dinilai gagal mengemban amanah sebagai Kepala Daerah. "Menurut saya, Ruddy gagal mengkoordinasikan, membina dan memberdayakan birokrasi. Pola komunikasi yang dibangun tidak jelas sehingga sangat mempengaruhi ritme tata kelola pemerintahan," jelas Pemerhati Kebijakan dan Pelayanan Publik Bekasi, Didit Susilo.

Dijelaskan, faktanya, Kepala Kesbangpol Pemprov Jabar tersebut tidak ada progres justru yang timbul malah kegaduhan dan situasi birokrasi yang tidak kondusif. "Meski ada konflik personal dengan Sekda Rayendra, seharusnya menjadi ujian dalam mengelola birokrasi dan terus memperbaiki komunikasi. Beliau kan pamong, seharusnya bisa mencari solusi dan merangkul semua pihak. Bukan malah tambah keruh," ujar Didit.

Menurutnya sebagai Kepala Daerah yang ditunjuk Mendagri, jabatan tersebut bersifat transisi untuk memastikan jalannya pemerintahan daerah secara baik dan benar, mempersiapkan ' jalan' terkait program, visi misi, anggaran, RPJMD, bagi Kepala Daerah hasil Pilkada.

"Kan harus ada Singkronisasi dan fasilitasi terkait suksesi tersebut. Kalau tidak ada komunikasi sama sekali ya ruyam. Bahkan yang ada sikap penolakan terhadap Pj walikota. Kalau pimpinan cuek bebek ya makin panas situasinya. Kasihan pelayanan publik jadi ikut terganggu," tegasnya.

Sesuai dengan SK Kepala BKN No. K 26-30/V.100-2/99 tahun 2015 tentang Penjabat Kepala Daerah, dilarang membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya.

"Dalam SK itu berarti terkait kordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan yang berkelanjutan," tegas Didit.

Meski tidak dijelaskan secara implisit, salah satu topoksi Pj Kepala Daerah memperlancar jalannya pemerintahan daerah.

Harus Islah

Perseteruan Penjabat (Pj) Walikota Bekasi Rudi Gandakusumah dengan Mantan Sekda Rayendra Sukarmadji sebaiknya diakhiri dan keduanya tabayun sebagai contoh birokrat yang baik. Meski hak pribadi Pj walikota membuat laporan ke Bareskrim, namun sebaiknya keduanya islah. Hal tersebut dikatakan Pemerhati Kebijakan dan Pelayanan Publik Bekasi, Didit Susilo.

Dijelaskannya, keduanya adalah pemangku jabatan publik, harus memberikan tauladan yang baik dan tidak mempolitisir setiap kesalahan. " Ya islah saling memaafkan itu lebih elegan daripada berproses hukum yang berdampak situasi birokrasi yang kurang kondusif,"ujar Didit.

Menurutnya Pj Walikota mengemban amanah sebagai kepala daerah transisi, yang akan berakhir dua bulan mendatang. Konflik antar elit jabatan tidak akan memberikan manfaat untuk publik, kecuali kepuasan personal. " Jangan sampai konflik itu makin memanas dan merembet kemana mana. Kearifan seorang pamong dan abdi negara harus ditunjukan dengan sikap serta perilaku bijak. Bukan malah makin gaduh," terangnya.

Dia berharap semua pemangku kepentingan dan antar pihak untuk saling introspeksi dan menahan diri agar situasi kondusif agar kepentingan publik terlayani secara baik. " Ya semua berharap terjadi islah, kan tidak baik kalau terus gaduh," pungkasnya.

<>