• Kantor Walikota Bekasi. -BP-

Buntut SK Walikota Bekasi, Caleg TKK Terancam Menganggur

Buntut SK Walikota Bekasi, Caleg TKK Terancam Menganggur

Fri, 10/26/2018 - 12:31
Posted in:
0 comments

BEREDARNYA Surat Walikota Bekasi No. 800 BKPPD tertanggal 19 Oktober 2018 tentang tertib administrasi Tenaga Kerja Kontrak (TKK) yang harus mengundurkan diri jika mencalonkan anggota legislatif membuat para caleg yang masih terikat kerja sebagai TKK terancam menganggur.

Dalam surat tersebut TKK yang menjadi caleg harus membuat surat pengunduran diri paling lambat tanggal 29 Oktober jika tidak secara otomatis langsung diberhentikan.

"Mesti terlambat karena surat tersebut setelah pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) tapi untuk tertib administrasi kepegawaian faerah. Resikonya caleg yang bekerja menjadi TKK Pemkot Bekasi harus menganggur," jelas Pemerhati Kebijakan Pelayanan Publik Bekasi, Didit Susilo.

Sesuai dengan UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 240 ayat 1 huruf K, dasar pengunduran diri tersebut karena TKK honornya bersumber APBD. Hal tersebut juga juga dipertegas PKPU No. 20 tahun 2018 tentang persyaratan calon , Pasal 7 ayat 7 berisi ketentuan pengunduran diri jika maju mencalonkan diri jika bekerja sumber keuangannya dari APBN atau APBD.

Bahkan dalam syarat pengajuan bakal calon legislatif dalam Formulir BB1 harus dilapirkan surat pengunduran diri tersebut. "Namun KPU gamang terkait hal tersebut karena dianggap multi tafsir. Padahal secara etika seharusnya mundur," jelas Didit.

KPU yang tidak tegas terkait hal tersebut saat DCS dan menjadi DCT membuat calon legislatif yang bekerja sebagai TKK tetap maju.

Dijelaskannya, majunya TKK mencalonkan legislatif dari berbagai parpol banyak faktor salah satunya untuk memenuhi syarat kuota perempuan. "Ada yang memang ingin berkompetisi dengan persiapan kos politik memadai. Ada juga yang setengah setengah, resikonya ya kehilangan pekerjaan," jelas Didit.

Dia menyarankan ketidaktegasan KPU terkait caleg yang bekerja sebagai TKK dan tetap diloloskan menjadi DCT padahal tidak membuat surat pengunduran diri, untuk dilaporkan ke Panwas, Bawaslu dan DKPP, agar hak TKK sebagai pegawai honorer daerah tetap terpenuhi. "Ya kalau seperti ini TKK dirugikan karena ketidaktegasan KPU," pungkas Didit.

Sementara itu itu, Ketua Bawaslu Kota Bekasi, Tomy Suswanto memberikan penjelasan bahwa semua pegawai diberikan gaji oleh negara yang sumbernya dari uang rakyat. Sehingga secara profesional, seorang pegawai harus memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

Untuk pegawai TKK, terikat akan undang-undang (UU) pelayanan publik No 25 Tahun 2005. Dalam rangka peningkatan pelayanan publik, “Harus bekerja sesuai tupoksi, dalam memberikan pelayanan kepada publik. Artinya siapa pun  penyelenggara pelayanan publik, baik ASN dan tkk harus mengikuti aturan,”

“Kami menyambut baik kebijakan tersebut  merupakan kekomitmenan pemimpin bagaimana menjaga kepercayaan publik, terhadap  pemerintah kota bekasi yang konsisten meningkatkan pelayanan yang di berikan aparaturnya.”

Selanjutnya ini akan menjadi contoh lembaga pemerintah lain yang aparaturnya memiliki kondisi yg sama dalam pelaksanaan pesta demokrasi serta mengartikan regulasi kaitan dengan uu 7 tahun 2017 dan Peraturan KPU.***