• Suasana kota Merauke. -IST-

Ketua Bamus Adat Papua Pertanyakan Laporan Dugaan Korupsi Bupati Merauke ke KPK

Ketua Bamus Adat Papua Pertanyakan Laporan Dugaan Korupsi Bupati Merauke ke KPK

Fri, 05/04/2018 - 18:39
Posted in:
0 comments

Ketua Badan Musyawarah (Bamus) Adat Papua, Agus Ohee mengaku heran pelaporan dugaan kasus dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Bupati Merauke, Frederikus Gebze (Ralat: Tulisan terdahulu tertulis Johanes Gulba Gebze yang ternyata salah, bupati terdahulu yang justru sangat berhasil membangun Merauke. Mohon maaf atas kekeliruan ini, Red.), sejak setahun lalu belum mendapat tanggapan dari aparat penegak hukum.

“Saya kecewa, karena ketika Presiden Jokowi mondar-mandir ke Papua untuk meyakinkan bahwa pemerintah pusat peduli pembangunan di sana, tapi pejabat yang ada di sana justru banyak yang diduga korupsi, terlibat gratifikasi, dan penyalahgunaan wewenang,” kata Agus Ohee dalam konperensi persnya di Jakarta, Jumat (4/5).

Agus Ohee yang didampingi sejumlah tokoh adat dan parpol dari Merauke mengaku heran, karena seolah ada kekuatan besar yang melindungi sang bupati Merauke.

Padahal, masyarakat Merauke sudah lama melihat bagaimana ‘jual-beli jabatan’, pencucian uang, dan tindak korupsi lainnya secara masif terjadi. Masyarakat sudah beberapa kali melakukan aksi demo. Setelah tak digubris melaporkan ke penegak hukum, termasuk ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

“Makanya kalau Presiden Jokowi mau serius membangun Papua, juga harus serius memberantas korupsi di sana. Karena, banyak anggaran pembangunan yang saya yakin diselewengkan.”

Seorang sumber yang diajak Agus Ohee namun tak mau disebutkan identasnya menyebut sejumlah penyelewengan. Selain dugaan adanya ‘jual-beli’ jabatan, juga jual-beli proyek APBD di mana pelaksananya sudah ditentukan pejabat tertentu.

Akibat dari ‘permainan’ ini, lelang yang ada di Pemda tak lebih dari sekadar kamuflase untuk menggambarkan seolah semuanya berjalan ‘fair’. Padahal, semuanya seperti sudah diatur jauh sebelum proses lelang itu berlangsung.

Kalau semua bersih tentu, APBD Kabupaten Merauke yang kini mencapai RP2,3 triliun akan tampak membuahkan kemajuan. Tapi, yang terjadi di lapangan kan sangat berbeda. Yang banyak terlihat mencolok kini mendadak banyak terlihat rumah-rumah mewah milik para pejabat di lingkungan Pemkab Merauke.

“Kalau selevel kepala dinas rumahnya kaya istana milik konglomerat, dari mana duitnya?” kata Agus Ohee mempertanyakan.

Maka, kalau aparat penegak hukum tak segera bertindak untuk menyeret mereka-mereka yang menyalahgunakan kekuasaan, dikhawatirkan anggaran yang begitu melimpah di bumi Papua takkan sampai sasaran.

<>MY