TERKINI

Tuntutan Tak Digubris Meneg BUMN, 1.300 Pilot Garuda Indonesia Ancam Mogok Kerja

Ancaman yang cukup serius ini membuat sejumlah pihak cemas adalah termasuk mogok saat puncak arus mudik Lebaran Idul Fitri 2018 mendatang.

Berbagai pihak, seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pun menyatakan penolakannya atas ancaman mogok ini.

Diketahui, hak konsumen dalam mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan saat memakai jasa penerbangan telah diatur dalam UU Perlindungan Konsumen.

Oleh karenanya, Ketua YLKI mengatakan pihaknya setuju menghargai rencana aksi itu, jika tidak menimbulkan akibat pada aspek pelayanan terhadap konsumen.

Undip Bebastugaskan Guru Besar Hukumnya Atas Dugaan Mendukung HTI

"Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, bagi yang sedang memegang jabatan selama pemeriksaan itu dibebastugaskan," kata Rektor Undip Prof. Yos Johan Utama di Semarang, Kamis malam.

Yos sudah menandatangani surat pembebastugasan pejabat terperiksa tersebut dan akan berlaku nanti mulai yang bersangkutan menjalani pemeriksaan terkait dengan dugaan pelanggaran disiplin PNS.

Sebagaimana diwartakan, Undip menggelar sidang etik DKKE terhadap pengajarnya atas unggahan-unggahannya di media sosial yang viral dan ditafsirkan sebagai bentuk dukungan terhadap HTI.

VW Optimis Lampaui Target Penjualan 1 Juta Mobil Listrik

VW menggenjot volume produksi mobil listrik saat saingannya, Tesla, juga berupaya meningkatkan produksi sedan listrik Model 3 yang sama-sama menyasar pasar global.

Setelah terkuaknya skandal emisi pada 2015, VW sebagai pembuat mobil terbesar di Eropa berdasarkan penjualan, meluncurkan rencana ambisius menjadi pemimpin dunia dalam transportasi ramah lingkungan dengan mengirimkan 1 juta kendaraan listrik bermerek VW listrik (EV) pada tahun 2025, berdasarkan platform yang disebut MEB (Modularer Elektrifizierungsbaukasten)

Petinggi ESDM & K-BUMN Isi Lagi Kursi Komisaris Pertamina

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut tertuang dalam SK-142/MBU/05/2018 tertanggal 30 Mei 2018. Keputusan Menteri BUMN itu, termasuk pemberhentian dengan hormat Edwin Hidayat Abdullah sebagai Komisaris PT Pertamina dan menetapkan Alexander Lay sebagai Komisaris Independen.

Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno mengatakan, penyegaran dalam jajaran dewan komisaris Pertamina ini masih dalam rangka penguatan perusahaan dari segi pengawasan.

Analis Menilai Integrasi Pertagas-PGN Restrukturisasi Internal Biasa

Analis Investa Sarana Mandiri, Hans Kwee saat dihubungi di Jakarta, Kamis, menilai integrasi Pertagas ke PGN masuk dalam kategori restrukturisasi internal sehingga seharusnya dilakukan seefisien mungkin dan tidak melibatkan uang dalam jumlah banyak.

Penegasan tersebut terkait dengan penolakan Serikat Pekerja Pertamina Gas (SPPG) terhadap rencana pembentukan holding BUMN Migas, khususnya pada tahap penggabungan PT Pertagas ke PT PGN Tbk dan dijadwalkan tuntas Agustus tahun ini oleh Kementerian BUMN.

Korban Perampokan di FlyOver Summarecon, dari Tersangka Lalu Raih Penghargaan

"Barusan kita menyaksikan penerimaan penghargaan terhadap warga masyarakat Mas Muhammad Irfan dan Mas Rofiq, dua-duanya 19 tahun tapi mempunyai nyali dan kemampuan untuk menggagalkan perampokan, tepuk tangan untuk mereka berdua," kata Kapolrestro Bekasi Kota Kombes Pol Indarto usai memberikan penghargaan, Kamis (31/5).

Indarto memastikan keduanya bebas dari segala tuntutan hukum. Tindakan keduanya melawan begal hingga penjahat itu tewas dinilai sebagai bagian dari bela diri sehingga tidak dijatuhi hukuman apa pun.

Presiden bagikan sertifikat warga Bekasi dan Jaktim

   
"Hari ini Bapak Presiden akan membagikan 3.026 sertifikat tanah, " kata Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan A Djalil di Bekasi Jawa Barat,  Kamis. 
   
Pembagian sertifikat berlangsung di Aula Asrama Haji Bekasi  yang berlokasi di Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat. 
   
Sofyan menyebutkan 3.026 sertifikat tanah itu terdiri atas sertifikat untuk warga Kabupaten Bekasi 526 sertifikat, Kota Bekasi 1.000 sertifikat dan Kota Administratif Jakarta Timur masing-masing 1.500 sertifikat.