• Paslon 1 Pepen-Tri. -BP-01-
  • Spanduk besar Paslon No.2 yang viral karena salah dengan kata "word". -BP-01-

Pilwakot Bekasi Memanas, Dua Kandidat Paslon Saling Lapor Soal Dugaan Ijazah Palsu

Pilwakot Bekasi Memanas, Dua Kandidat Paslon Saling Lapor Soal Dugaan Ijazah Palsu

Wed, 06/13/2018 - 17:53
Posted in:
0 comments

MENDEKATI pilkada 27 Juni mendatang, suhu politik di Kota Bekasi kembali memanas. Setelah kasus pembangkangan eksekutif, kini dua kandidat pasangan calon (paslon) walikota Bekasi saling melapor tentang dugaan ijazah palsu.

Petahana Pilwakot Bekasi, Rahmat Effendi dilaporkan ke Bawaslu atas tudingan menggunakan ijazah SMA palsu. Tim advokasi paslon nomor urut 2 menemukan banyak kejanggalan dalam ijazah Pepen.

Hal yang sama juga dilakukan relawan pasangan Rahmat Effendi-Tri Adhianto. Tim nomor urut 1 melaporkan ke Bawaslu atas dugaan cawalkot nomor urut 2 menggunakan ijazah S1 dan S3 (doktor) yang diduga ilegal.

Terkait tudingan untuk petahana, ketua tim advokasi pasangan calon Walikota Bekasi Nur Supriyanto dan Adhy Firdaus, Bambang Sunaryo mengatakan, pihaknya memiliki bukti-bukti adanya dugaan pemalsuan ijazah Pepen, antara lain surat dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

Bambang Sunaryo menjelaskan, pihaknya telah melayangkan laporan dugaan ijazah palsu itu kepada Bawaslu dan sampai sekarang tengah menunggu tindak lanjut.

"Bagaimana pun juga, pemimpin tidak boleh dusta dan bohong. Pemimpin harus jujur, terhadap dirinya dan rakyatnya. Tidak boleh melakukan kecurangan, apalagi ini menyangkut dokumen yang berkonsekuensi hukum pidana," katanya.

Sementara itu, terkait dugaan laporan ijazah palsu Pepen, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Markas Besar Kepolisian RI telah mengusut kasus tersebut pada 2015 lalu. Namun, kasus ini diputuskan dihentikan karena tidak ditemukan unsur pidana.

"Tak bisa ditingkatkan ke penyidikan," kata Kepala Sub-Direktorat Dokumen dan Politik Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri saat itu, Komisaris Besar Rudi Setiawan, 16 Desember 2015 lalu.

Menurut dia, setelah lembaganya menerima laporan bahwa ijazah sekolah menengah atas dan strata 1 Wali Kota Bekasi palsu, penyidik segera menelusurinya. Ia menambahkan, penyidik mendatangi sekolah SMA 52 Jakarta dan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bagasasi.

Hasilnya, kata dia, diketahui Rahmat Effendi awalnya mengenyam pendidikan di sekolah pelayaran. Namun saat ujian praktik tidak mengikutinya dan memilih melanjutkan di salah satu sekolah swasta. Ketika ujian nasional, sekolah swasta tersebut ikut bersama SMA 52.

"Sekolah telah mengakui mengeluarkan ijazah atas nama Rahmat Effendi," katanya.

Silakan Bawaslu Verifikasi

Dalam keterangan tertulisnya yang diterima bekasipos.com, Selasa (12/6) relawan pendukung nomor urut 1 pasangan Dr Rahmat Effendi dan Dr Tri Adhianto meminta kepada Bawaslu RI dan Kemenristek Dikti untuk melakukan verfikasi data ulang yang ditujukan kepada keduanya. Tidak ada kebohongan, apalagi menutup-nutupi terkait legalitas ijazah Rahmat Effendi.

Sebaliknya pihaknya juga meminta hal yang sama juga dilakukan terhadap apa yang tercantum dalam daftar riwayat hidup calon wakil walikota nomor urut 2, Dr Adhy Firdaus Sa’ady, MSc seperti yang ditemukan oleh relawan nomor urut 1;

  1. Tidak memiliki daftar nilai mahasiswa,
  2. Tidak ada fotokopi ijazah asli yang sudah dikeluarkan.
  3. Tidak memiliki surat keputusan (SK) judicium dari pimpinan perguruan tinggi dan tidak ada buku wisuda.
  4. Tidak memiliki jadwal kuliah, sehingga tidak jelas perkuliahannya dan di mana kuliahnya.
  5. Temuan penting adalah rasio dosen dan mahasiswa yang tidak seimbang yaitu memiliki 24 dosen tetap dengan 3.000 mahasiswa atau 1:150 atau 1 dosen 150 mahasiswa. Idealnya 1:3
  6. Selain itu, kampus ini juga tidak melapor sejak tahun 2010 pada Kopertis IV Jawa Barat.

Kemudian atas hasil audit tersebut Kemenristek Dikti memberikan sanksi kepada STIE Adhy Niaga Bekasi sebagai berikut:

  1. Tidak diperbolehkan menerima mahasiswa baru/pindahan atau mahasiswa dari kampus lain.
  2. Tidak diperbolehkan melaksanakan proses pembelajaran.
  3. Tidak diperbolehkan melaksanakan wisuda.

Maka atas dijatuhkan sanksi tersebut pada tahun 2015 setelah dilakukan sidak langsung oleh pihak Kemenristek Dikti ijazah yang dilegalisir pada tahun 2014 pada ijazah Adhy Firdaus dianggap CACAT HUKUM dan dalam hal ini dapat dianggap batal demi hukum untuk diikutsertakan sebagai peserta Pemilukada.

Seperti pernah dilansir CNNindonesia.com, dengan penjelasan langsung dari Kemenristek Dikti menegaskan tidak akan mengakui ijazah dari mahasiswa yang kuliah di kampus yang dinilai bermasalah dan melakukan pelanggaran berat.

<>MY & BERBAGAI SUMBER/01