• Depo kontainer. -BEKASIPOS-

Ketua Asdeki Minta Usaha Depo Kompak Hadapi Tantangan Berat ke Depan

Ketua Asdeki Minta Usaha Depo Kompak Hadapi Tantangan Berat ke Depan

Fri, 12/07/2018 - 02:49
Posted in:
0 comments

KETUA Asosiasi Depo Kontainer Indonesia (Asdeki), H. Muslan meminta para pengusaha depo peti kemas untuk kompak dalam menghadapi tantangan bisnis ke depan. Menghadapi era industri 4.0 semua harus melakukan inovasi, sebab kalau tidak dipastikan akan banyak bisnis depo peti kemas yang ‘gulung tikar’.

“Kami minta supaya para pengusaha depo peti kemas lokal kompak. Ada standarisasi layanan maupun tarif, maksudnya tidak dumping, dan mesti sama-sama melawan masuknya asing,” kata Ketua Umum Asosiasi Depo Petikemas Indonesia (Asdeki), H. Muslan kepada wartawan di kantornya, baru-baru ini.

Selain itu, tantangan era 4.0, bisnis di sektor ini juga bakal dihadapkan dengan peraturan Menhub no. 53/2018 tentang Kelaikan Peti Kemas dan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi yang konon akan mulai diimplementasikan di tahun 2019.

Direktur PT GNS ini juga mengingatkan para pelaku usaha depo yang bernaung di Asdeki tetap waspada dengan asing sebagai kompetitornya. “Kami berharap kepada pemerintah untuk tidak mudah memberi izin atas investor asing yang bergerak di bdiang depo petikemas,” ujar Muslan.

Menanggapi mengenai Permenhub 53/2018, Ketua Umum Asdeki ini pun menyatakan sudah meminta kepada Menhub menunda pelaksanaannya yang direncanakan pada Januari 2019.

“Kami sudah minta dan bicara kepada Pak Budi Karya (Menhub-red) supaya pelaksanaan PM 53/2018 ditunda, sembari menunggu kesiapan semua pihak terkait,” ungkapnya.

Menurut Muslan, Depo petikemas akan menyiapkan segala sesuatunya terlebih dulu sesuai peraturan yang ada dalam beleid PM 53/2018. Setelah semuanya siap, baru diinformasikan kepada pemerintah, dalam hal ini Kemenhub.

“Kalau saat ini atau awal Januari 2019, Asdeki melihatnya semua belum siap, makanya kami usulkan diundur saja,” jelas Muslan.

Sementara itu, Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan terus melakukan kajian terhadap rencana pemberlakuan PM 53 tahun 2018 mengenai kelayakan peti kemas dan berat kotor petikemas (VGM), khususnya kelayakan peti kemas yang akan diberlakukan mulai Januari 2019 mendatang.

Dirjen Perhubungan Laut Agus Purnomo seperti dilansir Ocean Week menyatakan jika pihaknya sedang melakukan kajian terhadap rencana implementasi PM 53 tersebut. “Kita masih kaji,” kata Agus.

Sebagaimana diberitakan selain PM 53, Menhub juga mengeluarkan PM 83/2016 tentang usaha depo peti kemas. Dalam PM tersebut menyebutkan bahwa perbaikan peti kemas, termasuk kelayakannya sudah dilakukan di depo bersangkutan.

Karena itu, Muslan menyatakan jika verifikasi kelayakan peti kemas sesuai PM 53 tahun 2018 dilakukan melalui depo kontainer, diyakini ada potensi pendapatan mencapai Rp 2 triliun bakal masuk ke usaha depo anggota Asdeki. “Selama ini depo kontainer sudah melaksanakan verifikasi kelayakan peti kemas, dan sudah berjalan,” kata H. Muslan.

Oleh sebab itu, Muslan berharap, Kemenhub tetap akan menunjuk depo petikemas untuk tetap melaksanakan verifikasi kelayakan peti kemas.

//OW/01