• Bupati Bekasi Neneng H Yasin tiba di KPK. -DETIK.com-

Mimpi Buruk! Bupati Bekasi hingga Pejabat Pemkab Ikut 'Main' Kasus Suap Meikarta

Mimpi Buruk! Bupati Bekasi hingga Pejabat Pemkab Ikut 'Main' Kasus Suap Meikarta

Tue, 10/16/2018 - 05:31
Posted in:
0 comments

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin menggelar operasi tangkap tangan (OTT) terkait proyek Meikarta. Buntutnya, sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Bekasi digelandang ke Gedung KPK.

Deretan pejabat itu, diduga menerima suap sebagai commitment fee dari izin Megaproyek Meikarta. Satu persatu pejabat Pemkab Bekasi itu ditangkap di Bekasi, usai KPK mengamankan Konsultan Lippo Group Taryadi.
"Ada kepala dinas atau kepala bidang dan swasta yang diamankan," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Senin (15/10/2018).
Pejabat pertama yang diamankan adalah Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi Jamaludin di sebuah gedung pertemuan di Bekasi pada pukul 13.00 WIB. Berturut-turut kemudian, empat pejabat lainnya juga ikut diamankan.
Empat pejabat yang kemudian ikut diamankan yakni, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati, Kepala Bidang Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi Asep Buchori, dan Kepala Bidang Penertiban dan Bangunan Dinas DPMPTSP Sukmawatty. Kemudian, juga diamankan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi yang sebelumnya bertransaksi dengan Taryadi.
Usai mengamankan lima pejabat Pemkab Bekasi itu, KPK turut pula mengamankan Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin. Neneng lalu digelandang ke KPK malam itu juga.
Padahal, Neneng sebelumnya mengaku tak tahu menahu terkait OTT tersebut. Dia menyatakan kaget mendengar kabar OTT tersebut.
"Saya demi Allah nggak tahu," ujar Neneng kepada wartawan di Pemkab Bekasi, Cikarang, Senin (15/10/2018).
Namun, Senin malam KPK menjemput paksa Neneng Yassin dari Cikarang Bekasi. Bak 'mimpi buruk', setiba di KPK, Neneng tampak muram. Wajahnya ditekuk. Tak satu pun pertanyaan wartawan dijawab.

Kode Suap Meikarta: Tina Toon, Windu hingga Melvin
KPK mengungkap kasus suap pemberian izin proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. Dalam kasus ini, nama para pejabat Pemkab Bekasi disamarkan menggunakan sandi-sandi berupa nama artis.
"Teridentifikasi penggunaan sejumlah sandi dalam kasus ini untuk menyamarkan nama-nama para pejabat di Pemkab Bekasi, antara lain 'melvin', 'tina toon', 'windu', dan 'penyanyi'," ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam jumlah pers di kantornya, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (15/10).
Dalam kasus ini, KPK menetapkan sembilan orang sebagai tersangka selaku pemberi dan penerima suap. Para pejabat Pemkab Bekasi selaku pihak penerima yang ditetapkan sebagai tersangka yakni:
1. Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin,
2. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin,
3. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Najor,
4. Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati, dan
5. Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi.
Para penerima ini disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 12 B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.
Syarif mengungkap commitment fee suap dari pihak Meikarta ini sejumlah Rp 13 miliar. Namun realisasi pemberian suap yang sudah diberikan sekitar Rp 7 miliar.
Sementara itu, tersangka diduga pemberi di antaranya Billy Sindoro (Direktur Operasional Lippo Group), Taryadi (konsultan Lippo Group), Fitra Djaja Purnama (konsultan Lippo Group), dan Henry Jasmen (pegawai Lippo Group).
Mereka disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP. 

Kekayaan
 Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus suap Meikarta. Neneng diketahui memiliki harta Rp 73,4 miliar.
Dari data Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang dilaporkan pada 5 Juli 2018, Neneng memiliki harta tanah bergerak sebesar Rp 61.777.532.000.
Tanah bergerak itu terdiri dari 143 item tanah yang berlokasi di Bekasi dan Karawang. Harta didapat dari hibah tanpa akta dan hasil sendiri.
Sementara untuk harta bergerak, Neneng memiliki dua unit mobil yakni mobil buatan tahun 1990 yang dihibahkan Rp 200 juta. Sementara satu lagi Toyota Fortuner seharga Rp 479 juta.
Untuk harta lain yang dimiliki Neneng totalnya mencapai Rp 2.200.000.000. Harta Bupati yang diusung Golkar, PAN, NasDem, dan Hanura itu total keseluruhannya yakni Rp 73.440.114.829.
KPK menetapkan Neneng sebagai tersangka. Selain Neneng, Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro juga ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap.
"KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dengan sembilan orang sebagai tersangka," ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam jumpa pers di gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (15/10/2018).
Penetapan tersangka ini terkait dugaan tindak pidana korupsi pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi.
<>DETIKNEWS.com