• Komjenpol Iriawan saat dilantik Pj Gubernur Jabar. -ANT-

Penunjukan Komjen Pol Iriawan sebagai Pj Gub Jabar yang Mengundang Kontroversi

Penunjukan Komjen Pol Iriawan sebagai Pj Gub Jabar yang Mengundang Kontroversi

Thu, 06/21/2018 - 07:09
Posted in:
0 comments

PENUNJUKKAN Komjen (Pol) aktif M Iriawan atau Iwan Bule sebagai pejabat (Pj) Gubernur Jawa Barat terus mengundang kontroversi. Hal ini dikarenakan Iriawan belum mundur sebagai polisi aktif, yang dianggap melanggar pasal 28 ayat 3 UU No.2/2002 tentang Kepolirian Negara RI.

Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa anggota kepolisian negara RI dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Sementara Iriawan yang saat ini masih aktif dan memegang jabatan di Lemhanas di saat masyarakat sedang sibuk dengan urusan lebaran tiba-tiba dilantik oleh Mendagri Tjahjo Kumolo.

Komisioner Ombudsman RI Adrianus Meliala pun mempertanyakan sikap pemerintah yang berkukuh melantik mantan Kapolda Metro Jaya Komjen (Pol) Iriawan sebagai Pejabat (Pj) Gubernur Jawa Barat.  Adrianus menilai pelantikan Iriawan terkesan seperti dipaksakan oleh pemerintah.

Wacana pemilihan Iriawan  sebagai Pj Gubernur Jawa Barat pernah dipersoalkan pada Februari 2018. Ketika itu, Iriawan dianggap kurang tepat mengisi posisi Pj Gubernur karena masih berpangkat bintang dua.

Iriawan juga saat itu masih menjabat sebagai Asisten Operasional Kapolri yang masuk dalam struktural Mabes Polri. Namun, pada Maret 2018 Iriawan dipromosikan menjadi Sestama Lemhanas dan membuatnya berpangkat bintang tiga.

Jabatan ini  menjadikan Iriawan lepas dari struktural Mabes Polri.  Atas langkah itu, Adrianus pun menilai promosi Iriawan terkesan seperti telah dipersiapkan sebagai batu loncatan menjadi Pj Gubernur. "Jadi seolah beliau dipersiapkan sejak awal," katanya di Jakarta, Selasa (19/6).

Ia pun mempertanyakan mengapa sosok Iriawan yang  terus digadang menjadi Pj Gubernur Jawa Barat. Menurut Adrianus, sikap kukuh melantik Iriawan seolah menunjukkan pemerintah yakin hanya dia yang mampu menyelesaikan persoalan di Jawa Barat. "Saya bertanya memang ada apa sih di Jawa Barat dan kenapa sih harus Iriawan?"

Kendati demikian, Adrianus menyebut lembaganya belum akan mempersoalkan hal ini lebih lanjut. Namun dia mempersilakan jika Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) berencana melaporkan dugaan maladministrasi terkait pelantikan Iriawan ke Ombudsman.

Namun, Adrianus memberi catatan agar ACTA lebih serius. Sebab, ACTA selama ini dinilainya hanya melaporkan kasus secara spontan ke Ombudsman tanpa ada tindak lanjut. Mereka, sebut Adrianus, hanya datang sekali ke Ombudsman tanpa melengkapi laporan.

"Datang dengan tidak lengkap, jadi kalau belajar dari pengalaman, itu hanya spontan saja dan belum tentu mengadukan secara resmi," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo resmi melantik Iriawan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Senin (18/6). Iriawan akan menjabat sebagai Pj Gubernur Jabar hingga pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih hasil pemilihan kepala daerah.

Pelantikan disertai prosesi sumpah jabatan dilanjutkan penandatanganan berita acara dan pakta integritas. Selanjutnya dilakukan acara serah terima jabatan kepada Iriawan dari mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan yang telah mengakhiri masa jabatannya sejak 13 Juni 2018.

Tjahjo Kumolo mengatakan pengangkatan Komjen Iriawan sudah sesuai aturan, yakni berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 106/P tahun 2018 Tanggal 8 Juni 2018.

"Saya percaya Iriawan akan melaksanakan tugas dengan baik sesuai tanggung jawab yang diberikan," kata keterangan yang dikutip dari situs Kemendagri, Senin (18/6).

Pernyataan ini berbeda dengan keterangan Presiden Joko Widodo usai ditanyai wartawan yang mengaku usulan tersebut belum sampai ke meja kerjanya. Dalam video yang viral tersebut, Jokowi mengaku belum melihat soal Pj Gubernur Jabar.

Kemendagri sendiri sempat mendapat protes keras atas rencana pengangkatan Jenderal kepolisian menjadi pejabat sementara Gubernur Jawa Barat dan Sumatra Utara, beberapa bulan lalu. Sejumlah politisi baik dari partai Golkar maupun oposisi berharap pemerintah mengurungkan niatnya karena dinilai dapat mempengaruhi netralitas Polri selama Pilkada 2018.

Partai Gerindra bahkan melaporkan Tjahjo Kumolo atas dugaan maladministrasi dalam rencana pengangkatan dua penjabat gubernur dari perwira aktif Polri ke Ombudsman RI. Salah satu pelanggaran karena usulan tersebut bertentangan dengan Pasal 201 ayat (10) UU Pilkada yang menyatakan untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur, diangkat penjabat gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya.

Saat itu, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto pun mendukung usulan pembatalan anggota Polri menjadi Penjabat Gubernur. Keputusan ini diambil setelah Wiranto berkoordinasi dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Pelantikan Iriawan ini pun mendapat kritik dari Wakil Ketua Partai Gerindra Fadli Zon. "Dulu dinyatakan batal oleh Menkopolhukam, sekarang dilantik, ini jelas kebohongan publik," tulis cuitan Fadli di twitter, Senin (19/6).

Penunjukan Komjen Mochamad Iriawan sebagai penjabat Gubernur Jawa Barat dinilai kental muatan politis.

Ahli ilmu politik dan pemerintahan dari Universitas Katholik Parahyangan, Asep Warlan Yusuf mengatakan, mantan Kapolda Metro Jaya itu harus menjawab kecurigaan publik atas dugaan motif politik dibalik penunjukkan itu.

"Dia harus membuktikan dengan tiga hal, pertama, komitmen menjaga netralitas. Kedua, kinerja tetap bagus dan melayani. Dan ketiga, akseptabilitas atas kinerjanya bisa diterima oleh publik." ujar Asep, Selasa (19/6/2018).

Meskipun menurut Mendagri Tjahjo Kumolo penunjukan itu tidak ada regulasi yang dilanggar, namun kata Asep, spekulasi politik di balik penunjukkan tersebut tidak dapat terhindarkan.

"Karena ini jelang pilgub, motif politik tentu saja ada, dan itu yang diasumsikan publik akan menguntungkan salah satu Paslon. Motif politik ini yang harus dicermati betul," kata dia.

Seperti diketahui, pada 27 Juni mendatang akan dilangsungkan pemungutan suara Pilkada serentak di 171 daerah, termasuk Provinsi Jawa Barat dan beberapa kota serta kabupaten di provinsi tersebut.

Di wilayah Jawa Barat bersaing empat calon kepala daerah, yaitu, Ridwan Kamil dan Uu Ruhzanul Ulum, Tubagus Hasanudin dan Anton Charliyan, Sudrajat dan Ahmad Syaikhu, serta Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi.

Pasangan Hasanah yang didukung PDI P adalah pasangan yang dianggap paling dicurigai karena berasal dari kepolisian, yaitu Anton Charlian dan saat ini berada di urutan belakang menurut berbagai survei. Berbagai cara ditempuh untuk mendongkrak suara Hasanah.

Selain itu, pasangan berikutnya yang dianggap bakal mendapat misi politik dari penunjukkan itu adalah pasangan Ridwan Kamil dan Uu Rihzanul karena partai pendukung pasangan ini seluruhnya adalah partai pendukung pemerintahan Jokowi, seperti PKB, Nasdem dan PPP.

Ada pun, Ridwan Kamil menurut berbagai survei bersaing ketat dengan pasangan Dedi Mizwar dan Dedi Mulyadi sehingga dicurigai melakukan intervensi dari kekuasaan.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengaku siap menghadapi wacana angket DPR terkait pelantikan Sestama Lemhanas Komjen Iriawan menjadi Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat. Dia yakin keputusannya melantik M Iriawan sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

"Saya kalau diundang DPR akan saya jawab. Yang jelas yang saya putuskan sudah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Tjahjo Kumolo saat menghadiri Haul Bung Karno ke-48 di Blitar, Jawa Timur, Rabu (20/6/2018).

Dia menjelaskan, dirinya sudah membahas landasan hukum pengangkatan Iriawan menjadi Pj Gubernur dengan pihak Istana. Menurut dia, secara hukum Kepres itu dikeluarkan setelah ditelaah dengan sangat detail.

"Tentunya di Setneg sebelum mengeluarkan kepres juga sudah ada telaah hukum, secara hukum tidak menyimpang. Soal ada yang suka dan tidak suka, soal ada yang khawatir, kenapa khawatir? Wong hanya 9 hari aja sampai hari H kok," jelas dia.

"Bagi saya yang penting secara hukum clear. Kepres keluar sudah telaah yang cukup detail, nggak mungkin kepres asal-asalan. Soal puas nggak puas ya wajar namanya masyarakat," sambung Tjahjo Kumolo.

<>BERBAGAI SUMBER/01