• Kampus Universitas Trisakti Jakarta. -IST-

Putusan PTUN atas SK Menristekdikti  Selayaknya  Jadi Acuan PTS

Putusan PTUN atas SK Menristekdikti  Selayaknya  Jadi Acuan PTS

Sat, 06/02/2018 - 07:32
Posted in:
0 comments

GUGATAN Wakil Rektor I Universitas  Trisakti, Prof Yuswar Zainul Basri. Ak, MBA di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur yang diberhentikan secara sepihak oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) dikabulkan hakim PTUN.

Majelis hakim yang dipimipin hakim ketua Nelvy Christin memerintahkan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) yang mengeluarkan SK No.458/M/KPT.KP/2017 tanggal 3 November 2017 untuk segera mencabut keputusan tersebut karena dinilai menabrak aturan.

“Mengabulkan gugatan penggugat sebagian. Menyatakan batal dan mewajibkan kepada tergugat untuk mencabut keputusan tergugat berupa surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 458/M/KPT.KP/2017 tanggal 3 November 2017 tentang pemberhentian wakil rektor dan pengangkatan Pelaksana Tugas wakil Rektor pada Universitas Trisakti sepanjang mengenai pemberhentian dengan hormat penggugat dari jabatan Wakil Rektor I Universitas Trisakti dan pengangkatan Prof.Ir. Asri Nugrahanti, M.S, Ph.D, sebagai Pelaksana Tugas Wakil Rektor I Universitas Trisakti,” kata Ketua Mejelis Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) Jakarta, hakim Nelvy Christin saat membacakan amar putusan di PTUN Jakarta Timur, Senin (7/5/2018).

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan bahwa Menristekdikti tidak cermat dalam membuat kebijakan. Seharusnya menteri melihat dan mempertimbangkan seluruh aturan yang ada. Dalam hal ini, pemberhentian wakil rektor harus melalui persetujuan Statuta Senat, demikian diungkapkan Kuasa Hukum Yuswar Zainil Basri, Gugum Ridho.

Dengan adanya putusan tersebut, kata Gugum Ridho, pemberhentian kliennya oleh Menristekdikti melanggar aturan.

“Menteri terbukti telah melanggar asa umum pemerintahan yang baik, yakni melanggar asas kecermatan, karena menerbitkan pemberhentian tanpa informasi atau dokumen yang lengkap, dalam hal ini persetujuan Senat,” ucap Gugum, dalam  keterangan resminya saat keluar dari persidangan.

“Kami bersyukur gugatan kami dikabulkan, Majelis Hakim juga menyatakan bahwa Menristekdikti tidak cermat dalam membuat kebijakan,. Yang seharusnya seorang Menteri dapat melihat dan mempertimbangkan seluruh aturan yang ada,” lanjut Gugum.

Yurisprudensi bagi PTS di Indonesia

“ Puji syukur , dengan adanya putusan ini, nama baik saya bisa dipulihkan. Saya sudah mengabdi puluhan tahun di Trisakti, kini saya bisa pensiun dengan tenang, “ kata Yuswar.

Menanggapi putusan PTUN yang mengabulkan gugatan Wakil Rektor I Universitas Trisakti  yang diberhentikan sepihak oleh SK.Menristekdikti tersebut,  pengamat dunia Islam dan pegiat bisnis untuk Timur Tengah dan Eropa, Imbang Jaya mengatakan bahwa keputusan itu sudah tepat dan sangat realitis.

Hanya persoalannya, kata Imbang, kini bagaimana caranya agar putusan PTUN tersebut direalisasikan sesuai isi putusan yang menyatakan batal dan mewajibkan kepada tergugat untuk mencabut keputusan tergugat berupa surat Keputusan Menrisrtekdikti Nomor 458/M/KPT.KP/2017 tertanggal 3 November itu secepatnya.

“Bunyi isi putusan itu kan jelas menyatakan batal dan mewajibkan kepada tergugat untuk mencabut keputusan berupa surat Keputusan Menteri Riset, Tekhnologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, jadi apalagi pertimbangannya? Dan keputusan itu  menjadi momen penting bagi dunia pendidikan kita, terutama bagi perguruan tinggi swasta  bahwa  pemberhentian seorang wakil rektor maupun dosen tidak bisa gegabah dan  harus melalui mekanisme dan aturan yang biasa berlaku di perguruan tinggi,” kata Imbang yang ditemui di bilangan Sawangan, Depok, Senin (28/5/2018) lalu.

Menurut Imbang, keputusan PTUN Jakarta yang mengabulkan gugatan Wakil Rektor I Universitas Trisakti merupakan langkah maju dan menjadi pembelajaran penting, terutama bagi perguruan tinggi swasta yang tersebar di berbagai wilayah hukum Indonesia. Artinya, sebuah persoalan maupun hiruk pikuk serta   gejolak yang muncul dilingkungan kampus atau akademika tidak bisa diselesaikan oleh pihak luar, apalagi adanya campur tangan pihak luar atau pihak ketiga.

“Selama persoalan itu  berada di lingkungan kampus  sejatinya diselesaikan di tingkat internal kampus, dengan melibatkan  senat  dan wali amanah yang ada dengan mengacu  statuta perguruan tinggi itu sendiri sehingga keputusan apapun yang dikeluarkan sudah melalui mekanisme yang sesuai aturan, bukan sebaliknya,” lanjut Imbang.

Seperti diketahui Yuswar Zainul Basri mengugat Menristekdikti ke PTUN untuk mencabut SK tersebut karena dinilai menyalahi aturan yang berlaku, dengan kata lain menabrak aturan dan asas umum.
“Ketika Pjs dikirim ke Universitas Trisakti, menristek meminta persetujuan Senat  Usakti, dan Senat menyetujui, seharusnya dengan pola yang sama ketika Menteri menerbitkan SK pemberhentian Yuswar juga meminta persetujuan Senat, namun dalam persidangan terungkap bahwa perminrtaan persetujuan Senat itu tidak pernah terbukti dan faktanya senat melalui suratnya telah menolak pemberhentian Yuswar,” jelas Gugum.

Pemberhentian Yuswar sebagai Wakil Rektor I Universitas Trisakti oleh Menristekdikti bukan saja mengagetkan seisi kampus, namun juga membuat bingung kalangan perguruan tinggi swasta yang ada. Sebab perguruan tinggi swasta sekelas  Trisakti yang notebenenya bukan negeri bisa diperlakukan seperti itu, di mana wakil rektornya diberhentikan melalui SK. Menristekdikti.

“Artinya, kalau  perguruan tinggi swasta sekelas Trisakti saja bisa diperlakukan seperti itu, tidak menutup kemungkinan perguruan tinggi lainnya bisa diperlakukan hal yang sama . Dan seharusnya putusan PTUN itu diimplementasikan secepatnya  agar nama baik yang bersangkutan segera dipulihkan, bukan sebaliknya menunggu dan menunggu,” papar Imbang.

Meski gugatan Yuswar telah dikabulkan PTUN, namun sejauh ini belum ada tanda-tanda  dari Menristekdikti untuk segera mencabut Surat Keputusan Pemberhentian yang pernah dikeluarkannya, padahal Yuswar selama ini dikenal sebagai salah satu tokoh yang berjuang dan berupaya dalam perubahan status Usakti menjadi negeri.

Salah satu upaya tersebut ialah mendorong Kementerian Keuangan melalui Dirjen Kekayaan Negara menerbitkan Surat Keputusan, Nomor 206/KM 6/2003, tertanggal 22 Juli 2013 yang isinya menetapkan status lahan Universitas Trisakti yang luasnya sekitar 7 hektare merupakan milik negara.

Di samping itu Yuswar juga dikenal sebagai orang yang mengawal persidangan hingga Majelis Hakim PTUN Jakarta  pada 19 November 2014 silam mengeluarkan putusan Nomor 90/G/2014/PTUN-JKT yang isinya menetapkan bahwa aset Universitas Trisakti merupakan aset negara sebagaimana keputusan Menteri Keuangan Nomor 206/KM 6/2013. Dan pada pada tahun 2017 lalu, putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung (MA) juga memperkuat status Universitas Trisakti sebagai aset negara.

“Tapi meski sudah ada sejumlah dasar hukum yang kuat, namun kenyataannya hingga saat ini status Universitas Trisakti belum juga berubah menjadi perguruan tinggi negeri. Dikhawatirkan, bila berlarut-larut akan menjadi masalah baru lagi di kemudian hari, padahal perubahan status itu merupakan harga mati bagi Usakti dan ini pekerjaan rumah bagi pihak yang berwenang dalam hal ini pemerintah untuk segera menindaklanjuti status Usakti menjadi negeri,” tegas Imbang seperti dilansir kasusku.com.

<>SAM/***