• Garuda Indonesia. -IST-

Tuntutan Tak Digubris Meneg BUMN, 1.300 Pilot Garuda Indonesia Ancam Mogok Kerja

Tuntutan Tak Digubris Meneg BUMN, 1.300 Pilot Garuda Indonesia Ancam Mogok Kerja

Sat, 06/02/2018 - 18:28
Posted in:
0 comments

SEBANYAK 1.300 pilot dan lima ribu kru maskapai Garuda Indonesia mengancam akan melakukan aksi mogok dalam waktu dekat. Mereka menuntut pemerintah segera turun tangan menangani kemelut yang tengah melanda perusahaan penerbangan plat merah ini.

Ancaman yang cukup serius ini membuat sejumlah pihak cemas adalah termasuk mogok saat puncak arus mudik Lebaran Idul Fitri 2018 mendatang.

Berbagai pihak, seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pun menyatakan penolakannya atas ancaman mogok ini.

Diketahui, hak konsumen dalam mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan saat memakai jasa penerbangan telah diatur dalam UU Perlindungan Konsumen.

Oleh karenanya, Ketua YLKI mengatakan pihaknya setuju menghargai rencana aksi itu, jika tidak menimbulkan akibat pada aspek pelayanan terhadap konsumen.

"Rencana mogok total SEKARGA dan APG, pada akhirnya adalah bentuk nyata pelanggaran hak - hak konsumen. Dan hal tersebut bisa menimbulkan sikap antipati konsumen kepada SEKARGA dan APG, bahkan kepada keseluruhan image GA sebagai perusahaan penerbangan," kata Tulus Abadi seperti dikutip Warta Kota, Sabtu (2/6/2018).

Tulus pun meminta agar segera dilakukan negosiasi antara pihak pekerja dan manajemen terkait persoalan yang mereka hadapi.

"Oleh sebab itu kami meminta, bahwa agar SEKARGA dan APG untuk tidak mogok total kapan pun momennya, apalagi saat puncak arus mudik.

Bernegosiasilah secara intensif dengan pihak managemen GA dan pemerintah secara elegan, tanpa mengorbankan hak - hak konsumen," imbuhnya.

Apabila pilot dan kru mogok, bisa dipastikan jika arus mudik akan menjadi kacau.

"Tentunya dapat membuat kekacauaan dalam arus mudik karena rencananya saat puncak arus mudik justru akan mogok," ujar anggota Ombudsman Alvin Lie, Jakarta, Jumat (1/6/2018), dilansir Kompas.com.

Hal tersebut lantaran Garuda diketahui mempunyai konsumen yang besar dan jumlah armada yang banyak.

Apabila mogok, tentu akan berimbas kepada masyarakat secara luas.

Hilang Simpati

Ombudsman RI juga mengungkapkan jika benar-benar mogok, maka trust dan simpati masyarakat kepada perjuangan serikat karyawan dan pilot Garuda hilang.

Pihak ombudsman juga mengaku akan memantu terus perkembangan kasus Garuda Indonesia ini.

"Tentunya saya sebagai anggota Ombudsman ingin memastikan agar pelayanan publik tidak terganggu.

Saya akan memantau terus perkembangan ini dan saya juga akan berkomunikasi dengan beberapa pihak agar meninjau kembali dan mengurungkan rencana aksi tesebut. Bermusyawarahlah para pihak, semoga cepat ada solusi," imbuh Alvin.

 "Saat arus mudik Lebaran pun kami lakukan jika pemerintah tidak segera turun tangan mengatasi masalah ini," ujar Presiden APG Kapten Bintang Handono, Kamis, 31 Mei 2018.

Bintang mengatakan semua kru dan karyawan Garuda yang tergabung dalam Serikat Karyawan Garuda (Sekarga), yang berjumlah 10 ribu orang, melakukan mogok massal pada waktu yang telah ditentukan.

"Kami pastikan seluruhnya mogok. Untuk waktunya, nanti kami beritahukan. Saat ini, kami masih menunggu niat baik pemerintah untuk menyelamatkan Garuda," katanya.

Menurut Bintang, semua kru dan karyawan Garuda sepakat aksi mogok adalah jalan satu-satunya untuk melakukan misi penyelamatan perusahaan yang kian hari makin terpuruk.

 "Kami tidak mau berakhir seperti Merpati (maskapai badan usaha milik negara/BUMN yang tutup karena bangkrut)," ucapnya.

Bintang mengatakan APG dan Sekarga telah menyampaikan rencana mogok dan tuntutan mereka kepada pemerintah setahun lalu. Hal yang sama mereka lakukan pada 2 Mei lalu dengan memberikan waktu kepada pemerintah hingga 30 hari kerja.

 "Kalau dihitung, tenggat waktu sudah hampir habis dan waktu kami unjuk rasa semakin dekat," tuturnya.

Lebih jauh, Bintang mengatakan para karyawan hanya ingin pemerintah menindaklanjuti tuntutan mereka, salah satunya melakukan perombakan pada direksi BUMN tersebut. "Ini harus segera dilakukan. Karena, jika tidak, Garuda akan semakin terpuruk," katanya seperti ditulis Tempo.co.

Segunung masalah kini dihadapi para pilot dan awak pesawat, termasuk masalah yang muncul lantaran sejumlah Dewan Direksi tak memiliki latar belakang dalam bidang penerbangan.

Bintang mengungkapkan, jika sebagian besar mereka berasal dari dunia perbankan.

Ia pun memberi contoh, seperti kebijakan meniadakan mobil jemputan untuk kru kabin yang akhirnya menuai kontra dari pihak karyawan dan pilot.

Dilaporkan, atas kebijakan tersebut, muncul beberapa kasus kecelakaan yang menimpa para kru maskapai.

"Pilot, kan, mikirnya safety, karena bisa pulang pukul 02.00 atau 04.00 pagi. Alasan perusahaan, di luar negeri bisa kok naik angkutan umum. Kok disamain sama luar negeri, kan di sana kereta bus tepat waktu, di sini gimana tepat waktu?" ucap Bintang.

Selain soal teknis, gaji dan pergeseran jam kerja juga menjadi persoalan.

Menurut Bintang, contohnya adalah pergeseran jam kerja ketika Ramadan tahun 2017.

Sementara itu, ada juga pemotongan hak, melalui dihilangkannya kenaikan gaji berkala per tahun.

Bintang mengatakan jika pihak manajemen beralasan efisiensi.

Hal itu semakin diperparah dengan pengurangan jam terbang para pilot, yang secara otomatis juga mengurangi penghasilan mereka.

Kebijakan lain yang menjadi polemik adalah penggantian sistem operasi maskapai menggunakan Sabre.

Menurut Bintang, selayaknya, harus ada masa transisi, tapi justru sebaliknya.

"Seharusnya ada masa transisi tiga bulan, sistem yang lama menempel sama sistem yang baru.

Tapi, perusahaan kekeuh minta enam hari saja, dampaknya ya pas erupsi Gunung Agung itu, kacau semua, seakan-akan tidak ada kru dan pesawat. Padahal ada, tapi sistemnya yang enggak beres," sambung Bintang.

Diketahui, Sabre merupakan sebuah teknologi yang mendukung operasi end to end dan operasi bisnis.

Sabre dianggap mampu meningkatkan pelacakan pada pesawat Garuda, termasuk kontrol pada gangunggan, penjegahan, hingga manajemen operasi kru.


Menhub Temui Pilot Garuda

Menyikapi perkembangan di Garuda, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengaku akan menemui pilot maskapai penerbangan Garuda Indonesia yang mengancam mogok massal jelang arus mudik Lebaran 2018, Senin (4/6).

"Saya pun akan ketemu Senin. Tapi, hari-hari ini, saya minta Direktur Utama (Garuda Indonesia) yang bertemu dulu," ujarnya di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten, Sabtu (20/6). 

Menurut Budi Karya, jutaan orang akan kembali ke kampung halaman mereka untuk merayakan Lebaran. Karenanya, semua pihak untuk menekan egonya dan bersama-sama memikirkan nasib masyarakat yang akan mudik. 

"Saya mengerti mereka punya masalah. Tapi, jangan sampai masyarakat disandera. Bagaimana saudara-saudara kita mau mudik, mereka mogok kan bukan hal yang baik," imbuh dia. 

Sebab, ia melanjutkan, mogok akan mengganggu operasional penerbangan dan ujung-ujungnya merugikan penumpang. 

"Tidak ada antisipasi (pilot mogok), karena saya berharap tidak (mogok). Saya minta teman-teman serikat punya hati untuk tidak melakukan (mogok). Mereka orang-orang terhormat," katanya. 

Sebelumnya, Asosiasi Pilot Garuda mengklaim 1.300 pilot dan 5.000 kru Garuda Indonesia akan mogok kerja dalam waktu dekat. 

"Saat arus mudik Lebaran pun kami lakukan jika pemerintah tidak segera turun tangan mengatasi masalah ini," terang Presiden Asosiasi Pilot Garuda Kapten Bintang Handono seperti dilansir CNNIndonesia.com. 

Ia menyebut karyawan dan kru yang tergabung dalam Serikat Karyawan Garuda (Sekarga) akan mogok massal pada waktu yang telah ditentukan. 

Menurut dia, aksi mogok adalah jalan satu-satunya untuk melakukan misi penyelamatan perusahaan yang semakin terpuruk.


<>BERBAGAI SUMBER/01