JAKARTA – Aksi penolakan dari akar rumput terhadap kebijakan Pengurus Besar (PB) Nahdlatul Ulama (NU) yang menerima izin usaha pertambangan dari pemerintah terus meluas. Mereka menolak kebijakan PBNU dan minta pengurus introspeksi dan lebih mandiri secara ekonomi.

Sejumlah warga Nahdlatul Ulama (NU) alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) menolak izin tambang untuk ormas keagamaan. Aktivis NU di Kaltim juga keberatan dengan langkah PBNU tersebut yang dinilai telah jauh dari ajaran yang pernah diberikan Gus Dur.

Sebanyak 68 warga Nahdliyin alumni UGM tersebut sepakat mendesak pemerintah membatalkan kebijakan tersebut.

Koordinator 68 warga NU alumni UGM Heru Prasetia mengatakan NU telah mengeluarkan beberapa keputusan terkait tambang dan energi yang seharusnya menjadi pedoman bagi  PBNU dalam menjalankan roda organisasi.

"PBNU perlu menyadari dengan penuh empati bahwa dampak kerusakan akibat tambang paling banyak dirasakan oleh petani, peladang dan nelayan yang kebanyakan adalah warga nahdliyin, kelompok yang seharusnya menjadi tempat bagi pengurus NU untuk berpihak," katanya dalam pers rilis seperti ditulis JPNN.

Kemudian, mereka menyentil argumentasi PBNU yang menerima konsesi tambang sebagai upaya memutar roda organisasi.

"Dalih bahwa menerima konsesi tambang adalah kebutuhan finansial untuk menghidupi roda organisasi harus dibuang jauh-jauh karena itu justru menunjukkan ketidakmampuan pengurus dalam mengelola potensi NU," katanya.

Untuk itu, mereka mendesak agar PBNU menolak kebijakan izin tambang bagi ormas keagamaan.

Selanjutnya, PBNU diminta PBNU untuk menata organisasi secara lebih baik dan profesional dengan mendayagunakan potensi yang ada demi kemandirian ekonomi.

NU Kaltim Juga Menolak

Pegiat Nahdlatul Ulama (NU) Kalimantan Timur Asman Azis juga menyatakan kekecewaannya usai Pengurus Besar NU (PBNU) menerima tawaran konsesi tambang dari pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Saya sebagai orang NU agak emosional kalau melihat ini. Agak sedih juga kalau PBNU harus tergantung sepenuhnya terhadap rezim," kata Asman dalam acara Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) Internasional secara daring, Sabtu (8/6) malam.

Asman menyebut PBNU saat ini seperti telah meninggalkan ajaran Gus Dur selama ini yang menjauhkan diri dan NU dari kekuasaan.

Padahal, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf di awal kepemimpinannya selalu menggaungkan slogan untuk menghidupkan Gus Dur.

"Sekarang saya melihat PBNU ini agak gamang dan agak sulit melakukan transformasi sosial di luar kekuasaan," imbuhnya.

Asman pun membeberkan mudarat dari aktivitas tambang. Misalnya, dari faktor kekerasan, pertambangan besar menurutnya selalu dijaga oleh para 'bintang' serta ormas, seperti Pemuda Pancasila, Laskar Adat, dan milisi sipil lainnya yang tak sedikit menimbulkan kerusuhan atau melakukan kekerasan dengan masyarakat sekitar.

"Potensi dan sumber konflik horisontal," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

PP itu memungkinkan ormas keagamaan untuk menerima konsesi pengelolaan tambang. Namun, sebagian besar ormas keagamaan tak menerima, karena bukan di situ kemandirian organisasinya tergantung. (JPNN/CNBCIndonesia/01)