Rapat kerja ini melibatkan para kepala dinas di wilayah kerja BPTN Bekasi, yakni di Provinsi Jabar dan Banten beserta para kepala dinas kota dan kabupaten di dua provinsi tersebut.

Untuk diketahui, BPTN Bekasi merupakan satu dari empat BPTN yang dimiliki Kementerian Perdagangan dalam rangka pengawasan tertib niaga. Selain Bekasi, ada BPTN Medan, Surabaya, dan Makassar.

BPTN sendiri merupakan  perpanjangan  tangan  Direktorat  Tertib  Niaga  Kementerian Perdagangan di  daerah  dalam melaksanakan  pengawasan  kegiatan  perdagangan,  khususnya  di wilayah post  border.

Direktur Tertib Niaga Direktorat Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag, Sihard Hadjopan Pohan saat pembukaan rakor mengatakan koordinasi antara BPTN dengan dinas-dinas di provinsi dan kabupaten kota ini sangat penting agar tugas-tugas yang dijalani BPTN tidak tumpang-tindih dan lebih efektif.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi, Teddy Hafni dalam sambutan pembuka meminta dukungan pemerintah pusat dalam pendidikan dan pelatihan para PPNS (penyidik pegawai negeri sipil), khususnya terkait tertib niaga.

Sebab, menurut Kadisperindag Teddy Hafni, selama ini PPNS yang ada di Pemkot Bekasi hanya memiliki keahlian di bidang penegakan Perda, sementara untuk tertib niaga belum ada.

Pada kesempatan tersebut Direktur Tertib Niaga Sihard Hardjopan Pohan langsung menyetujui untuk menyertakan para PPNS di dinas kabupaten kota dan provinsi yang memerlukan pelatihan tentang tertib niaga untuk mendaftarkannya ke BPTN. (MY)