• Sertijab Polri. -IST-

IPW Cemaskan Makin Maraknya Rangkap Jabatan Sipil oleh TNI/Polri Aktif

IPW Cemaskan Makin Maraknya Rangkap Jabatan Sipil oleh TNI/Polri Aktif

Tue, 06/23/2020 - 11:07
0 comments

PRESIDIUM Indonesia Police Watch (IPW), Nata S Pane, mencemaskan makin maraknya rangkap jabatan sipil yang diisi oleh para personel TNI/Polri yang masih aktif. Jabatan tersebut bukan saja sebagai komisaris di BUMN-BUMD, tapi juga kementerian dan lembaga lain.

Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane dalam keterangan tertulisnya mendesak, ketiganya segera pensiun dini. Jika tidak untuk segera mundur dari jabatannya di kementerian maupun komisaris.

Neta Pane"IPW berharap Presiden Jokowi dan kabinetnya jangan mengulang kebobrokan rezim Orde Baru dan bertingkah seenaknya melanggar UU," ujar Neta S Pane, Selasa (23/6/2020).

Lebih lanjut Neta mengatakan, soal rangkap jabatan ini telah diatur di UU TNI Nomor 34/2004. Misalnya di pasal  47 ayat 1 menyebutkan, prajurit TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keperajuritan.

Berkaitan dengan itu pemerintah menerbitkan juga Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2017 yang melarang TNI dan Polri duduk di jabatan pimpinan tinggi (JPT) aparatur sipil negara (ASN).

"Kami berharap pejabat TNI Polri bisa taat UU. Undang-undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 juga menyebutkan bahwa polisi tidak boleh merangkap jabatan di luar tugas-tugas kepolisian, apalagi jika anggota polisi itu masih jenderal aktif," tandasnya.

Menurut Neta, dalam Pasal 28 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian".

"Kami menilai Menkumham Yasonna Laoly dan Menteri Kelautan dan Perikanan sudah menabrak UU ini. Sebab keduanya mengangkat perwira Polri aktif menjadi pejabat di kementeriannya. Perwira tinggi Polri itu tak mundur dari institusinya dan dibiarkan tidak beralih status menjadi ASN," ujarnya.

Lebih jauh Neta menyatakan, jenderal yang diangkat adalah Komjen Andap Budhi Revianto yang diangkat menjadi Inspektur Jenderal Kemenkumham yang masa aktifnya di Polri masih lima tahun lagi.

Kemudian Irjen Reinhard Silitonga yang diangkat menjadi Direktur Jenderal Pemasyarakatan yang masa pensiunnya di Polri masih sangat panjang, yakni enam tahun lagi.

Sementara Komjen Antam Novambar yang diangkat sebagai  Plt Sekjen KPP masa pensiunnya tinggal lima bulan lagi.

"Langkah kedua menteri itu tentu akan membuat ASN frustrasi. Seolah alumni Akpol adalah warga negara kelas satu. Menkumham dan Jokowi yang membiarkan hal ini seakan hendak kembali ke era Orba," tandas Neta lagi.

Sebab menurut Neta, di era Orba cukup banyak pejabat militer yang  menduduki posisi jabatan sipil maupun rangkap jabatan. Era ini yang dikenal sebagai dwifungsi ABRI.

"Saat Orba tumbang, rakyat mempermasalah soal dwifungsi dan rangkap jabatan militer ini. Sehingga di awal reformasi dwifungsi dan rangkap jabatan ini dihilangkan. Namun di era Presiden Jokowi, rangkap jabatan dan dwifungsi ini muncul lagi dengan gaya baru," tutur Neta.

Neta menegaskan, Jokowi memberi peran yang cukup besar pada kalangan kepolisian, sehingga muncul istilah dwifungsi polri. Selain menjadi menteri dan komisaris, cukup banyak posisi sipil yang dipegang jenderal polisi.

"Jika Soeharto memanjakan militer, maka Jokowi sangat memanjakan jenderal polisi. Sepertinya strategi dwifungsi ini adalah strategi balas jasa. Jika Soeharto balas jasa ke kalangan militer, Jokowi melakukan balas jasa ke kalangan polri," pungkas Neta.*** (001)