• Rahmat Effendi dengan jaket orange KPK. -KOMPAS-

Kisah Walikota Bekasi yang Punya Sandi Suap "Sumbangan Masjid"

Kisah Walikota Bekasi yang Punya Sandi Suap "Sumbangan Masjid"

Fri, 01/07/2022 - 17:56
0 comments

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi (RE) sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemkot Bekasi, Jawa Barat.

Hasil pemeriksaan KPK, Bang Pepen, sapaan akrab Rahmat Effendi sudah mengantongi uang suap sampai Rp7,1 miliar.

Uang suap tersebut didapat dari komisi pihak swasta yang dapat pembebasan lahan sekolah di wilayah Rawalumbu, pembebasan lahan Polder 202 Rawalumbu, serta pembebasan lahan Polder Air milik pengembang perumahan di daerah Kranji.

Dalam APBD-P tahun 2021 di Pemkot Bekasi nilai total anggaran untuk belanja modal ganti rugi tanah tersebut sekitar Rp286,5 Miliar.

Ketua KPK Firli Bahuri menjelaskan, tersangka RE diduga menetapkan lokasi tanah milik swasta, kemudian melakukan intervensi dengan memilih langsung para pihak swasta yang lahannya akan digunakan sebagai proyek pengadaan serta meminta untuk tidak memutus kontrak pekerjaan.

Sebagai bentuk komitmen, tersangka RE diduga meminta sejumlah uang kepada pihak yang lahannya mendapat ganti rugi dari Pemkot Bekasi. Di antaranya dengan menggunakan sebutan atau sandi untuk "Sumbangan Masjid".

Para pihak swasta yang dapat pembebasan lahan dan proyek di Pemkab Bekasi menyerahkan sejumlah uang melalui perantara pejabat di Pemkot Bekasi yang jadi orang kepercayaan tersangka RE.

Para pejabat sebagai perantara suap tersebut yakni, Kadis Perumahan, Permukiman dan

Pertahanan (Perkimtan) Pemkot Bekasi, Jumhana Lutfi, Sekda Penanaman Modal dan PTSP M. Bunyamin, Camat Jatisampurna Wahyudin, Lurah Jatisari, Mulyadi alias Bayong.

Firli menjelaskan, dari tangan Jumhana Lutfi, tersangka RE menerima uang suap Rp4 miliar yang didapat dari pihak swasta bernama Lai Bui Min alias Anen, bos kawasan perumahan.

Selanjutnya dari tangan Wahyudin, tersangka RE menerima Rp3 miliar yang didapat dari Camat Rawalumbu Makhfud Saifudin.

Makhfud juga mengirimkan uang sejumlah Rp100 juta ke salah satu masjid yang berada di bawah yayasan milik keluarga RE. Uang yang disetor itu didapat dari Direktur PT Kota Bintang Rayatri dan PT Hanaveri Sentosa, Suryadi.

Selain itu, tersangka RE juga diduga menerima sejumlah uang dari beberapa pegawai Pemkot Bekasi sebagai pemotongan terkait posisi jabatan yang diembannya.

"Uang tersebut diduga dipergunakan untuk operasional tersangka RE yang dikelola oleh MY (Mulyadi, Lurah Jatisari). Pada saat dilakukan tangkap tangan, tersisa uang sejumlah Rp600 juta rupiah," ujar Fikri.

Masih soal penerimaan uang suap, Rahmat Effendi juga menerima uang sebesar Rp30 juta terkait pengurusan proyek dan tenaga kerja kontrak di Pemkab Bekasi.

Uang suap tersebut diterima Rahmat melalui Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP M. Bunyamin yang didapat dari Direktur PT MAM Energindo Ali Amril.

"Barang bukti uang yang disita KPK kurang lebih Rp5,7 miliar. Sebanyak Rp3 miliar berupa uang tunai dan Rp2 miliar dalam bentuk rekening buku tabungan," ujar Firli.

Dalam kasus ini KPK menetapkan sembilan tersangka selaku pemberi dan penerima suap. Para tersangka pemberi suap yakni Ali Amril (AA), Lai Bui Min alias Anen (LBM), Suryadi (SY), dan Makhfud Saifudin (MS).

Sementara tersangka penerima suap yakni Rahmat Effendi, M. Bunyamin (MB), Mulyadi alias Bayong (MY), Wahyudin (WY) dan Jumhana Lutfi (JL).

Seluruh tersangka kini ditahan selama 20 hari pertama untuk kepentingan penyidikan, terhitung sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai 25 Januari 2022.

Tersangka AA, LBM, SY dan MS ditahan di Rutan Pomdam Jaya Guntur. Tersangka RE dan WY ditahan di Rutan gedung Merah Putih. Kemudian tersangka MB, MY dan JL ditahan di Rutan KPK pada Kavling C1.

"KPK mengingatkan, tanggung jawab kepala daerah atas amanah rakyat adalah menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang mensejahterakan masyarakat, bukan justru mengambil keuntungan pribadi dengan menyalahgunakan kewenanganan," ujar Ali Fikri.

Preman Sebagai Pengamanan Minimarket

Rahmat Effendi mulai menjabat sebagai wali kota Bekasi pada 3 Mei 2012, menggantikan wali kota Bekasi sebelumnya Mochtar Mohamad yang juga tersandung skandal korupsi.

Pada Pilkada Kota Bekasi 2013, Rahmat Effendi ikut mencalonkan diri dan terpilih sebagai wali kota Bekasi hingga terpilih lagi di Pilkada 2018 melanjutkan periode keduanya.

Selama menjabat wali kota Bekasi, berbagai kebijakan Rahmat Effendi memang sempat disorot. Bukan hanya kebijakannya yang berbeda, melainkan juga selalu menjadi viral dan kontroversial. Beberapa kalangan bahkan sempat mempertanyakan kebijakan Rahmat Effendi yang disebut sebut justru bukan membuat Kota Patriot ini maju, melainkan mengalami kemunduran.

Seperti kebijakannya yang menampilkan Kepala Bapenda Aan Suhanda pada 2019 yang bersama aliansi ormas, Aan, yang mewakili Wali Kota Bekasi meminta agar semua minimarket di Kota Bekasi melibatkan ormas untuk pengelolaan lahan parkir.

Sontak kebijakan yang kemudian dituangkan melalui Perda No.10 tahun 2019 itu dikritik masyarakat karena hal ini membuat Pemda Kota Bekasi melibatkan preman dalam pengelolaan lahan parkir.

Sebelumnya pada 2018 Rahmat Effendi juga sempat perang urat syaraf dengan Pemprov DKI yang dipimpin oleh Gubernur Anies Baswedan. Hal ini terkait dengan pengelolaan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.

Rahmat menilai Pemprov DKI tidak cakap mengelola TPST sehingga masih menimbulkan persoalan bagi warga Bekasi. Ia pun melarang truk sampah Pemprov DKI untuk membuang sampahnya ke TPST Bantargebang.

Namun, tuduhan Rahmat Effendi itu disikapi Anies dengan tudingan lain. Gubernur DKI Anies Baswedan menganggap persoalan sampah ini sudah selesai. Sedangkan, Wali kota Bekasi menggunakan persoalan sampah ini hanya untuk meminta dana kemitraan dari Pemprov DKI Jakarta.

Anehnya, ia juga pernah menyebut Kota Bekasi lebih baik bergabung ke wilayah DKI Jakarta daripada ke wilayah Jawa Barat seperti kawasan Kabupaten Bogor.

Hal yang sama, ketika Rahmat Effendi bersurat ke Anies meminta bantuan dana untuk penanganan banjir di Kota Bekasi. Surat tersebut disampaikan kepada Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi yang diteruskan ke Gubernur Anies Baswedan.

Buktikan di Pengadilan

Politisi Partai Golkar Kota Bekasi Daryanto mengatakan, seniornya Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi memang secara realitas ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Namun pihaknya bersama kader Golkar Kota Bekasi tetap memegang teguh azas praduga tak bersalah, dia berharap segalanya akan benar-benar terbukti melalui Pengadilan.

"Jadi tetap, kita masih tetap berazaskan pada praduga tak bersalah, kita berharap nanti pembuktian ada di pengadilan," kata Daryanto Jumat (7/1/2022).

Anggota DPRD Kota Bekasi ini menambah, Rahmat Effendi di tubuh DPD Golkar Kota Bekasi menjabat sebagai ketua dewan pertimbangan.

Di mata para kader Golkar Kota Bekasi, Pepen merupakan politisi senior sekaligus mentor para kader muda seperti dirinya.

"Kami sampaikan kepada semua kader Golkar Kota Bekasi, bahwa ini realitanya memang beliau (Pepen) tersangkut hukum dengan KPK. Namun, sekali lagi, kita perlu pembuktian apakah beliau terlibat langsung atau tidak, begitu," tambahnya.

Makmurkan Tenaga Honorer

Meski kini sedang tersandung dugaan kasus korupsi, Pepen di mata buruh merupakan sosok pria yang sangat memperhatikan nasib tenaga honorer.

Di masa kepemimpinannya, seluruh honorer K2 maupun non-K2 lintas instansi yang jumlahnya sekitar 13 ribu orang meningkat kesejahteraannya.

"Pak Pepen, sangat baik kepada honorer," kata Ketua Aliansi Honorer Usia Kritis Indonesia Bekasi, Mohamad Fikih kepada JPNN.com, Jumat (7/1).

Dia menceritakan bagaimana gaji mereka yang dari ratusan ribu kini Rp 3,85 juta (gaji pokok, red). Honorer di Dinas Perhubungan, Damkar malah di atas Rp 6 juta karena ditambahkan tunjangan.

Fikih mengungkapkan pada Desember 2021, Pepen memberikan kado terakhir bagi honorer. Kado itu berupa kenaikan gaji honorer pada 2022 dan sudah diketuk palu dalam paripurna DPRD Kota Bekasi.

"Kami sangat berterima kasih kepada Pak Pepen yang konsisten dengan janjinya untuk meningkatkan kesejahteraan honorer," ucapnya.

Sumber-sumber di lingkungan Pemkot Bekasi yang dihimpun, Jumat (7/1/2022)  menyebut, dari kasus lelang jabatan yang sudah lama berlangsung diduga akan menyeret sejumlah pejabat lain yang terlibat. Disebut-sebut KPK sedang mendalami pemeriksaan sejumlah saksi terkait di lingkungan Pemkot Bekasi tersebut.

Plt
:: Gubernur Jabar serahkan SK Plt Walikota Bekasi kepada Tri Adhianto. -IST-
 

Tri Adhianto, Plt Walikota Bekasi

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyerahkan Surat Tugas kepada Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menjadi Plt Wali Kota Bekasi di Rumah Dinas Gubernur Jawa Barat, Jumat (7/1/2022).

Turut hadir menjadi saksi, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, dan sejumlah pejabat dari Pemerintah Kota Bekasi.

Ridwan Kamil menyampaikan, proses penyerahan surat tugas segera dilaksanakan mengingat pelayanan kepemerintahan harus tetap berjalan kondusif, tidak boleh dalam keadaan kosong, agar dapat dipertanggung jawabkan.

 

(Kompastv/tribunnews/republika/jpnn/Humas Kota Bekasi/M-01)