AddToAny buttons

Pengusaha Resepsi Pernikahan di Bengkulu Keluhkan SE Walikota yang Tak Kunjung Dicabut

Pengusaha Resepsi Pernikahan di Bengkulu Keluhkan SE Walikota yang Tak Kunjung Dicabut

  

PENGUSAHA jasa resepsi pernikahan di Kota Bengkulu mengeluhkan Surat Edaran (SE) Walikota Bengkulu yang melarang kegiatan resepsi pernikahan selama masa pandemi Covid-19. Mereka merasa didzolimi dengan SE tersebut karena banyak tempat keramaian lain justru tidak dilarang.

“Resepsi pernikahan sekalipun dengan protokol kesehatan tetap dilarang. Tapi anehnya mal, kafe, karaoke, restoran dan tempat hiburan dibiarkan dibuka, walaupun banyak yang tidak mematuhi protokol kesehatan,” kata Shella, seorang pengusaha jasa resepsi pernikahan di Kota Bengkulu kepada media, Senin (1/2/2021).

“Ribuan jiwa menggantungkan hidupnya pada usaha jasa resepsi pernikahan. Mulai dari pemilik gedung, tukang rias, catering, dan lainnya. Kami merasa dizolimi pemerintahan Kota Bengkulu,” kata Shella.

Para pengusaha jasa resepsi pernikahan sudah beberapa kali mengadukan masalah ini ke Pemkot Bengkulu, namun aspirasi mereka seperti diacuhkan.

Mereka lalu mengadu ke Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah. Setelah mendengar aspirasi, gubernur meminta agar diadakan simulasi resepsi pernikahan dengan kepatuhan pada prokes. Permintaan tersebut langsung disaksikan gubernur.

>Menurut Gubernur Bengkulu, setidaknya ada 3 poin penting yang harus diperhatikan ketika menggelar resepsi pernikahan. Pertama, pengusaha jasa pernikahan atau Event Organizer (EO) harus dapat memastikan dan bertanggung jawab, agar prokes ataupun yang diterapkan dalam simulasi terlaksana dengan baik.

Kedua, tuan rumah juga harus seperti pihak EO, dan bersedia mengeluarkan biaya tambahan. Terakhir, masyarakat ataupun tamu undangan harus mau diatur.

“Kalau ketiga poin ini diterapkan dan dilaksanakan dengan baik, kita optimis resepsi pernikahan bisa terbebas dari penularan Covid-19,” kata Gubernur.

Setelah melihat langsung simulasi yang memenuhi prokes tersebut, Gubernur Bengkulu memberi ‘lampu hijau’ dengan mengeluarkan surat edaran meminta para walikota dan bupati di Bengkulu untuk memfasilitasi kegiatan resepsi pernikahan di daerahnya. Namun, sampai awal Februari ini perintah dari Gubernur Bengkulu dalam upaya pemberdayaan UMKM itu seperti diacuhkan.

“Walikota masih keukeh belum mau mencabut surat edaran pelarangan keramaian yg tidak adil itu,” keluh Shella.

Shella prihatin dengan kondisi yang terjadi sekarang, di mana pemerintahan di bawah seperti tidak menggubris atasannya. “Seperti ada konflik kepentingan antara gubernur dan walikota,” kata Shella.

<>MY