Seperti yang diduga banyak pihak, perencanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Paser Penajam, Kalimantan Timur banyak masalah. Mulai dari perencanaan yang ‘ga beres’, investor asing yang disebut antre tapi kenyataan hanya prank, dan masalah lain yang mengancam proyek yang sudah menghabiskan Rp70,5 triliun APBN itu terancam mangkrak alias mandeg.

Presiden Jokowi menyebut progress keseluruhan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 17 Agustus 2024 mendatang baru mencapai 15 persen.

"Jadi jangan membayangkan kita upacara 17 Agustus itu sudah jadi semuanya. Tidak seperti itu, banyak yang baru menurut saya. Paling nanti 17 Agustus itu paling dihitung semuanya secara keseluruhan mungkin ya 15 persen," kata Presiden Jokowi sebelum lepas landas ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, di Lanud Halim Perdanakusuma, Selasa (16/07).

Apa yang disampaikan Presiden Jokowi ini sangat berbeda dibanding apa yang selama ini digaungkan para menterinya, juga kurator IKN, sekaligus mantan gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil yang pada Juni lalu menyebut kawasan inti pusat pemerintah IKN akan siap dalam dua bulan.

"Jadi, per hari ini Anda masih melihat kayak struktur saja. Nanti Anda datang dua bulan udah kayak Jakarta saja, tapi bedanya di sini hutan," kata Ridwan Kamil di IKN, bulan Juni lalu.

Namun, pekan lalu atau sebulan setelah pernyataan Ridwan Kamil, Presiden Jokowi mengakui ketidaksiapan IKN untuk ditempati pada Juli ini, seperti keinginannya yang disampaikan awal tahun ini.

"Airnya sudah siap belum? Listriknya sudah siap belum? Tempatnya sudah siap belum?" ujar Presiden Jokowi (08/07).

"Sudah [menanyakan ke Kementerian PUPR], tapi belum [siap]," tambahnya.

Kejar target pembangunan IKN untuk upacara 17 Agustus

Akademisi dan peneliti dari Nanyang Technological University (NTU) Singapura, Dr Sulfikar Amir, menilai keterlambatan pembangunan di IKN dan pertanyaan Presiden Jokowi tentang infrastruktur yang belum siap tak terlepas dari logika terbalik Presiden Jokowi dalam rencana pembangunan kota.

Menurut Sulfikar, dalam membangun kota, yang menjadi prioritas harusnya adalah infrastruktur dasar seperti air, listrik, pembuangan sampah, dan jalanan.

"Bukannya istana dulu yang dibangun," kata Sulfikar.

Menurut catatan Sulfikar, saat ini pemerintah sedang membangun instalasi air yang dialirkan dari sungai di Sepaku Semoi ke IKN dengan kapasitas 300 liter per detik dengan kapasitas di bawah 100 ribu orang.

"Jadi belum bisa mensuplai seluruh kota karena targetnya IKN ini akan dihuni oleh 1,9 juta orang."

Sulfikar menambahkan instalasi listrik juga masih dibangun dan beberapa fasilitas di IKN masih mengandalkan diesel genset.

Padahal, jika sedari awal Presiden Jokowi dan jajarannya berkonsentrasi pada pembangunan infrastruktur dasar di IKN, Sulfikar yakin tahun lalu masalah infrastruktur dasar di IKN sudah selesai. 

Menurut Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Iman Santoso Ernawi kepada wartawan (14/07), per 4 Juli 2024 ada 106 paket pekerjaan yang masih berjalan.

Paket yang terdiri dari tiga batch itu, menurut Imam, secara keseluruhan telah mencapai progress fisik sekitar 45 persen, dengan rincian:  perkembangan Batch 1 (40 paket) mencapai 88,2 persen; Batch 2 (31 paket) mencapai 46,71 persen, dan Batch 3 (35 paket) mencapai 8,61 persen.

"Infrastruktur yang mendukung pelaksanaan Upacara HUT ke-79 RI masuk ke dalam Batch 1," kata Imam. 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan Kantor Presiden, Kawasan Istana Presiden, Area Sumbu Kebangsaan, dan Beranda Nusantara rampung akhir bulan Juli untuk mendukung upacara di IKN pada 17 Agustus.

Masalah yang belum selesai dengan komunitas

Akademisi Institut Pertanian Bogor (IPB) sekaligus peneliti Sajogyo Institute, Eko Cahyono, mengingatkan selain pembangunan fisik IKN yang belum selesai, ada masalah dengan komunitas adat yang juga belum tuntas.

Menurut Eko, hingga saat ini suku Balik, yang namanya diabadikan menjadi kata 'Balikpapan' belum terpenuhi hak dasarnya untuk bisa memilih tinggal di kawasan IKN, sementara suku Bajo di teluk Balikpapan juga terancam tempat tinggalnya untuk pangkalan militer.

"Padahal katanya konsepnya green city yang artinya kota untuk semua, di sana ada dimensi keadilan, tapi ini green city kok menggusur?"

Ia juga mengkhawatirkan potensi kecemburuan sosial dari masyarakat Paser Penajam Utara.

"Mereka bilang kira-kira kalimatnya begini, 'Mas, kami itu sudah nuntut lama, udah puluhan tahun minta jalan raya diperbaiki, lampu jalan, listrik, dan fasilitas air diperbaiki, puluhan tahun kami minta enggak pernah dipenuhi. Ini ada orang Jakarta, orang Jawa, orangnya saja belum datang, fasilitas itu semua sudah dibuatin.' Ungkapan ini mendalam untuk saya," tambah Eko. 

Warga Sekitar IKN Masih Belum Bisa Tidur Nyenyak

Pemerintah Indonesia berjanji tidak akan mengusir dan menggusur masyarakat adat untuk pembangunan IKN. Tapi mengapa sempat ada surat peringatan kepada warga untuk mengosongkan tempat tinggalnya?

Eko mencatat, karena masih ada protes dari suku Balik, suku Paser Penajam Utara, dan suku Bajo yang belum dipenuhi haknya, sebaiknya pemerintah tidak perlu memaksakan diri untuk menggelar upacara di IKN.

"Untuk apa sih? Apa itu enggak malah menyakiti hati rakyat yang di sana haknya belum dipenuhi, masih terancam tergusur, bahkan pengakuan atas wilayah adat mereka juga belum dipenuhi, tiba-tiba dipaksakan demi untuk pagelaran simbol kenegaraan saja?"

Ia menambahkan upacara 17 Agustus di IKN malah menjadi ironi, ketika negara merayakan kemerdekaan tanpa mengingat hakikat kemerdekaan itu sendiri dengan mengutip tafsir Mohammad Hatta terhadap pasal 33 UUD.

"Mengapa sumber-sumber kekayaan alam tidak boleh diberikan kepada asing dan swasta, itu untuk mencegah terjadinya penindasan manusia atas manusia lain," ujar Eko.

"Jadi hakikat kemerdekaan itu mencegah agar tidak terjadi penindasan, relasi tuan dan kuli, tetapi ini malah ada Perpres yang memperbolehkan hak guna usaha di sekitar IKN selama 95 tahun sebanyak dua kali," tambahnya.

"Itu kado pahit untuk Indonesia di ulang tahunnya ke-79."

"Tolong hentikan juga memakai politik simbolis, memakai baju-baju adat nusantara itu, jika tanpa tafsir substantif, jika tanpa perhatian yang mendasar terhadap nasib rakyatnya itu ... yang kami sedih dan kecewa betul, kenapa sih pengakuan atau state recognition-nya itu hanya pada simbol-simbolnya, pada pakaiannya? Kenapa enggak sampai ke hak dasarnya atas tanah, hak atas hidup, dan lingkungan yang sehat?"

Masih mengharapkan investor

Selain masalah pembangunan fisik dan manusia, kendala perkembangan IKN juga terbentur minimnya investor. 

Joko Widodo pulang dari Sydney membawa janji bantuan lebih banyak dari Australia untuk rencana membangun Ibu Kota Nusantara, namun masih belum ada kesepakatan investasi.

Anggaran Ibu Kota Nusantara dialokasikan sebanyak Rp92 triliun atau 20 persen dari APBN yang berjumlah Rp466 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan secara keseluruhan dari 2022 hingga awal 2024, alokasi anggaran APBN untuk IKN mencapai Rp 72,5 triliun.

Namun pada 10 Juni 2024, Badan Otorita IKN meminta tambahan Rp29,8 triliun, yang membuat anggaran IKN telah melebihi jumlah yang dianggarkan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya digunakan untuk pembangunan kawasan inti pemerintahan, sehingga menurut Presiden Jokowi, investasi asing dan swasta masih harus dikejar.

"[Investasi] Itu yang sedang kita kejar. Kalau pemerintah kan kewajiban [pembangunannya] dari gedung-gedung pemerintahan Istana Presiden, Wakil Presiden. Dan oleh karena itu 100 persen dari APBN," kata Presiden Jokowi kepada wartawan sebelum bertolak ke Abu Dhabi yang juga untuk menjajaki lagi investasi untuk IKN dari Uni Emirat Arab.

Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengakui jika sampai saat ini belum ada investasi asing langsung atau foreign direct investment ke IKN.

"Tahap pertama itu adalah investasi PMDN semuanya. Belum ada PMA yang melakukan groundbreaking," kata Bahlil dalam raker dengan Komisi VI DPR (11/06).

Keterangan ini berbeda dengan apa yang disampaikan Bahlil pada Desember tahun lalu.

"Yang dari luar Indonesia sekarang sudah deal, dan investasi yang sudah masuk hampir kurang lebih sekitar Rp50 triliun," kata Bahlil kepada wartawan di Perpustakaan Nasional (23/12).

Masa depan IKN: jalan terus atau mangkrak?

Sebenarnya sejak dua tahun yang lalu, Sulfikar Amir mengingatkan risiko kegagalan yang tinggi dalam pembangunan IKN, tapi ia memprediksi pembangunannya akan berjalan sangat lambat dan pemindahan ibu kota akan tertunda.

"Pak Prabowo saya yakin tidak akan menandatangani Keppres IKN karena konsekuensinya sangat besar," tutur Sulfikar.

Sulfikar menambahkan sebenarnya ada alternatif skenario lain untuk IKN, misalnya "diselesaikan seperti yang sudah dikerjakan, tapi tidak sebagai kota, melainkan sebuah komplek perkantoran di mana ada istana tambahan dan kantor kementerian, misalnya KLHK, sekaligus membangun sarana riset dan perlindungan satwa.

Dalam Qatar Economic Forum pada Mei lalu, presiden terpilih Prabowo Subianto mengatakan pembangunan IKN memerlukan waktu 25-30 tahun.

"Ya, benar, 35 miliar dolar AS. Tapi perhitungannya untuk 25 sampai 30 tahun, selesai. Jadi kebutuhannya sekitar 30 miliar dolar AS selama 30 tahun ... Saya kira, APBN Indonesia mampu menanggungnya," kata Prabowo.

Pelajaran pentingnya bagi Indonesia, menurut Sulfikar, adalah membangun kota dalam skala besar seperti IKN butuh proses yang deliberatif dan demokratis, harus direncanakan bersama dan dibuka secara transparan.

"IKN ini harus diaudit prosesnya dan dihitung lagi biayanya, karena ... bayangkan ada duit Rp72 triliun dihabiskan dalam tiga tahun, tidak mungkin tidak ada penyelewengan di situ."

Sementara itu, Eko Cahyono menilai "dengan cara tertentu, IKN masih bisa tetap diwujudkan".

"Bisa jadi dengan pressure politik dan militer, IKN bisa tetap jalan ... tetapi saya khawatir dalam jangka panjang jika persoalan dimensi sosial budaya tadi tidak diatasi lebih dulu, ini berpotensi jadi bara dalam sekam." (ABCNEws/01)