PKS Tak Hadiri Rapat Koalisi Pengusung Anies-Imin, Diprediksi akan Ada 4 Poros Capres-Cawapres

TAK hadirnya PKS pada rapat pertama pasangan koalisi pengusung Anies-Imin diduga kuat dengan keluarnya PKS dari koalisi Nasdem-PKB. Bahkan dalam baliho tentang rapat tersebut, logo PKS tak dipasang panitia.

PKS yang pada deklarasi juga tak hadir di Surabaya disebut-sebut bakal mendukung terbentuknya poros baru (poros keempat) yang melibatkan Partai Demokrat, dan PPP.

Poros baru ini disebut-sebut akan mengusung AHY-Sandiaga Uno atau Sandiaga Uno-AHY. Poros baru ini isunya akan dideklarasikan pada Sabtu (9/9) bertepatan dengan ulang tahun SBY.

Situasi yang masih cair belakangan ini membuat peta politik banyak kejutan. Setelah duet Anies – Cak Imin, tidak tertutup kemungkinan PKS akan menggandeng Demokrat, bahkan PPP walaupun belakangan sudah berkoalisi dengan PDIP.

Pada posisi yang seperti "mengambang", PKS bisa lebih leluasa bersikap. Terlebih, seperti banyak diberitakan, penunjukkan Cak Imin sebagai cawapres Anies tidak dikomunikasikan lebih dahulu dengan PKS sebagai parpol pendukung koalisi.

Meski demikian PPP mengaku tidak pernah membahas opsi tersebut. Dikutip dari Detik.com, mereka tetap fokus untuk pemenangan Ganjar yang digadang-gadang bersama PDIP dan lainnya.

"Tidak ada agenda atau pembahasan opsi itu. PPP fokus untuk merawat bangunan kerja sama politik dengan PDI Perjuangan," kata Sekjen PPP Arwani Thomafi kepada wartawan, Kamis (7/9/2023).

Arwani menyebut partainya fokus untuk menjalin kerja sama dengan PDIP menuju Pemilu 2024. Jika mau, lanjutnya, Partai Demokrat dan AHY bisa bergabung dengan PPP mendukung Ganjar Pranowo.

Peneliti senior Ipsos Public Affairs Arif Nurul Iman menyebut, dinamika politik saat ini masih sangat dinamis. Bahkan menurutnya peta koalisi saat ini masih bisa bergeser, usai duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dideklarasikan sebagai capres dan cawapres.

“Wacana dibangunnya koalisi antara PPP dan Partai Demokrat tentu menarik dicermati. Jika mampu menambah dukungan partai lain, misalnya PKB membuat manuver sehingga Anies Baswedan tidak bisa maju,” kata Arif, dalam keterangannya Rabu (6/9/2023) lalu.

Sejauh mana kekuatan parpol-parpol untuk berkoalisi? Acuannya jumlah kursi di DPR atau yang dikenal sebagai presidential threshold.

Sesuai UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, syarat bagi Parpol untuk mengusung Capres/Cawapres minimal 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional dari Pemilu 2019 (bukan pemilu 2024 ya karena Pemilu Serentak).

Jika dikonversi kursi DPR RI, maka parpol atau gabungan parpol harus memiliki 115 kursi untuk bisa ajukan pasangan Capres-Cawapres.

Berikut ini persentase kursi DPR dan suara sah parpol berdasarkan Pemilu 2019:

1. PDIP. Jumlah Kursi: 128 (22,26 persen). Jumlah Suara Sah: 27.503.961 (19,33 persen)
2. Partai Golkar. Jumlah Kursi: 85 (14,78 persen). Jumlah Suara Sah: 17.229.789 (12,31 persen)
3. Partai Gerindra. Jumlah Kursi: 78 (13,57 persen). Jumlah Suara Sah: 17.596.839 (12,57 persen)
4. Partai NasDem. Jumlah Kursi: 59 (10,26 persen). Jumlah Suara Sah: 12.661.792 (9,05 persen)
5. PKB. Jumlah Kursi: 58 (10,09 persen). Jumlah Suara Sah: 13.570.970 (9,69 persen)
6. Partai Demokrat. Jumlah Kursi: 54 (9,39 persen). Jumlah Suara Sah: 10.876.057 (7,77 persen)
7. PKS. Jumlah Kursi: 50 (8,70 persen). Jumlah Suara Sah: 11.493.663 (8,21 persen)
8. PAN. Jumlah Kursi: 44 (7,65 persen). Jumlah Suara Sah: 9.572.623 (6,84 persen).
9. PPP. Jumlah Kursi: 19 (3,30 persen). Jumlah Suara Sah: 6.323.147 (4,52 persen).

(Berbagai Sumber/009)